ONE BILLION RISING
My Body My Revolution
“PEREMPUAN MELAWAN KEKERASAN”
Rokan Hilir – 14 Februari 2016

Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan isu social lainnya. KTP juga fenomena global. Kekerasan terhadap perempuan juga menjadi agenda komunitas internasional dan resmi diakui sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Dalam keluarga atau masyarakat miskin, perempuan menjadi pihak yang paling rentan, menanggung beban paling berat untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Kasus-kasus perdagangan orang, praktek migrasi yang didominasi perempuan, tingginya Kekerasan Terhadap Perempuan/KDRT, rendahnya derajat kesehatan anak perempuan dan perempuan, rendahnya tingkat pendidikan anak perempuan dibanding anak laki-laki, tingginya Angka Kematian Ibu melahirkan, bayi baru lahir dan balita adalah bukti nyata, betapa perempuan menjadi pihak yang paling menderita dan mengalami kekerasan.
Kekerasan Seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, karenanya ia kemudian dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan. Korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Ini membuat perempuan korban seringkali bungkam.
Catatan Tahunan (Catahu) tahun 2015, (Komnas Perempuan) menyebut 1.033 kasus perkosaan, 834 kasus pencabulan, 184 kasus pelecehan seksual, 74 kasus kekerasan seksual lain, 46 kasus melarikan anak perempuan, dan 12 kasus percobaan perkosaan.

Tweet

Disadari atau tidak oleh perempuan, sampai saat ini pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) Perempuan masih banyak mengalami masalah. Perempuan perdesaan, miskin kota dan perempuan muda masih sulit mendapatkan informasi dan pelayanan HKSR yang diperlukan. Rumah sakit dan klinik yang disediakan pemerintah belum dapat memberikan informasi yang cukup tentang berbagai persoalan HKSR serta belum mampu menyediakan pelayanan HKSR yang baik.

Dari hasil penelitian Permampu tentang Mengenali Berbagai Issue Seputar Kehamilan yang Tidak Diinginkan / KTD yang dilakukan oleh 8 LSM di delapan Propinsi Pulau Sumatra, termasuk PPSW Sumatra di Riau, diperoleh data tingginya angka KTD yang disebabkan antara lain karena kurangnya informasi (pengetahuan) tentang kehamilan akibat kesalahan cara menggunakan alat kontrasepsi, kehamilan dibawah umur 20 tahun dan kehamilan akibat perkosaan. Dampak dari KTD adalah adanya keinginan menggugurkan kandungan baik secara tradisional dengan minuman jamu atau pergi ke tempat-tempat yang dapat membantu menggugurkan kandungan. KTD hanya satu dari sekian banyaknya persoalan kesehatan reproduksi yang dialami perempuan dan belum mendapatkan pelayanan yang cukup.

Tweet