.::PPSW Sumatra::.

PPSW Rohil Sosialisasikan Hak Perempuan Sebagai Pemilih

Monday, 02 February 2004 15:18 | Author: Riau Express |

Bagansiapiapi, RE. Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu kegiatan politik yang menjadi syarat bagi kehidupan negara yang demokratis. Pemilu merupakan sarana untuk perbaikan lembaga politik yang akhirnya berdampak pada perbaikan kehidupan politik dan kesejahteraan rakyat. Namun dalam prakteknya sering terjadi Pemilu hanya merupakan formalitas yang sarat dengan kepentingan kelompok tertentu.

Lebih parah lagi bagi pemilih perempuan yang jumlahnya lebih dari pemilih laki-laki yakni sebesar 55 %. Perempuan tidak terakomodasikan kepentingannya. Walaupun dalam undang-undang Pemilu dicantumkan bahwa parpol dalam pencalonan anggota legislatif dipusat dan daerah harus memperhatikan 30% untuk calon perempuan.

Demikian isi rilis yang ditandatangani Ketua LSM Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Ir Ratih Safarlina yang diterima Riau Express, Jumat (6/1) di sekretariat Wilayah Riau, Jl Perwira Bagan Siapiapi.

Menurut Ratih, dua faktor yang menyebabkan Pemilu yang sudah-sudah dilakukan hanya merupakan formalitas yang sarat dengan kepentingan kelompok tertentu. Pertama, kurang adanya kemauan penguasa untuk menyelenggarakan Pemilu yang benar-benar demokratis. Hal tersebut tercermin dalam produk hukum tentang undang-undang pemilu sementara partai politik masih banyak menguntungkan penguasa.

Kedua, ketidaksiapan rakyat sebagai pemilih. Proses pembodohan rakyat berkaitan dengan hak-hak politiknya sebagai strategi yang diterapkan orde baru mempertahankan kekuasaannya benar-benar berhasil mengukuhkan rezimnya selama lebih dari tiga puluh tahun. "Penyebab kedua inilah yang mengakibatkan jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak dari pemilih laki-laki tidak terakomodasi dalam hal suara," tegasnya.

Perjuangkan Perempuan

Di tempat terpisah Tenaga Pendamping Lapangan (TPL) PPSW Rohil, Dra. Naimah me-ngatakan, LSM perempuan yang berdiri sejak 9 tahun silam ini telah banyak melakukan program pemberdayaan demi memperjuangkan nasib perempuan di Rohil.

Dalam pelatihan pendidikan untuk jadi pemilih bagi perempuan yang sudah dilaksanakan selama tiga hari mulai dari tanggal 29-31 Januari 2004 yang lalu, menurutnya, sebagai bentuk implementasi Program PPSW dalam rangka mensukseskan Pemilu 2004. "kita tidak ada kepentingan politik apa-apa di sini, yang jelas hak-hak mereka kita sosialisasikan dan kita berilahu," papar Naimah.

Pelatihan tersebut, lanjutnya secara khusus bertujuan agar para ibu-ibu lebih mengerti tentang realitas politik perempuan. Para perempuan diharapkan memahami dan menilai kritis Pemilu 2004, memahami tentang strategi perjuangan politik perempuan. Perempuan juga mempunyai kemampuan untuk mengkritisi parpol yang berpihak pada kepentingan perempuan dan terbangunnya politik parpol.

Saat ini PPSW Wilayah Riau yang berkantor pusat di Kabupaten Rohil Bagansiapiapi mempunyai kelompok dampingan sebanyak 31 kelompok dengan jumlah anggota sekitar 692 orang. Kegiatannya, seperti mendirikan Koperasi dan kegiatan-kegiatan diskusi, seminar serta dialog berbagai isyu tentang perempuan. (re/mg41)

Last Updated (Friday, 23 April 2010 14:26)

Empat Narasumber tak Hadir, Peserta PPSW Kecewa

Tuesday, 15 October 2002 15:21 | Author: Tirai |

ROHIL (TIRAI). Acara dialog kebijakan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi rakyat wilayah Riau Senin 14 Oktober 2002 bertempat di Multi Marga Yayasan Sosial Jalan Aman Bagan Siapi-api minggu lalu diikuti 31 kelornpok pendamping dan kelompok perempuan basis di wilayah Rokan Hilir. Selain itu turut hadir tokoh masyarakat serta pemimpin wilayah (Camat, Lurah/ibu lurah. RT. RW) juga beberapa Kepala Sekolah tingkat SD sampai SMU.

Ternyata hingga pada saat pelaksanaan, 4 dari 5 orang narasumber yang telah 'setuju' seperti Dinas Koperasi, Komisi E, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Nasional dan PLN Prop Riau, sebagai penyampai dialog hanya Dinas Kesehatan yang hadir. Acara dialog ini merupakan tindak lanjut yang pernan dilaksanakan tanggal 11 sampai 13 September 2002 lalu.

Ketidakhadiran keempat narasumber tadi, seluruh kelompok pendamping Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) mengungkapkan rasa kekecewaan, sebab para peserta dialog telah banyak mengorbankan waktu dan biaya. Sementara hasilnya tidak memuaskan.

Dra. Naimah pendamping lapangan PPSW Riau menyatakan, sebenarnya pemerintah berupaya rnembantu untuk mengatasi pengaruh krisis ekonomi yang sangat dirasakan oleh masyarakat sosial ekonomi rendah, terutama perempuan karena terbatasnya askes (Asuransi Kesehatan), kontrol perempuan sebagai akibat dari pola hubungan laki-Iaki termasuk perempuan yang tidak adil.

Hal ini terungkap dari data-data statistik yang menunjukan masih rendahnya tingkat kesejahteraan perempuan seperti tingkat pendidikan, kondisi kesehatan dan tingkat pendapatan.

Di sisi lain krisis ekonomi telah ikut mendorong dampak negatif terjadinya kesenjangan yang cukup lebar antara sikaya dan simiskin, antara desa dan kota, antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini terjadi karena kurangnya kesepakatan berbagai pihak untuk berperanserta dalam pembangunan, karena segala sesuatunya ditentukan dari pusat sedangkan daerah hanya berperan.

Akibat pemberlakuan otonomi daerah sejak 1 Januari 2002, maka terjadi pemindahan sebagian fungsi dari pemerintah pusat ke daerah, akibatnya terjadi kelonggaran pengawasan pusat pada daerah. Sehingga tanggungjawab daerah dalam memberikan pelayanan terhadap publik semakin meningkat.

Namun muncui kendala, pada saat yang sama pemerintah daerah hanya memiliki kemampuan terbatas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan program-programnya. Contohnya saja, pemulihan ekonomi belum dirasakan oleh masyarakat, bahkan masyarakat merasakan kondisi ekonomi semakin hari semakin suram.

Hal yang paling dirasakan masyarakat adalah naiknya harga kebutuhan pokok seperti harga pangan, biaya pendidikan serta biaya kesehatan. Kondisi tersebut akan memperparah penderitaan masyarakat, apabila pemerintah daerah menerapkan peraturan daerah untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) misalnya, terbitnya berbagai retribusi atau pungutan dengan alasan untuk pembangunan daerah.

Naimah jugamenambahkan, "kepada pihak pemerintah daerah seharusnva mendukung dan barterima kasih dengan program kerja yang dimaksudkan, sebaiknya bukan untuk dihalangi" katanya. (barian)

Last Updated (Friday, 23 April 2010 14:26)

	Hari ini	42
	Kemarin	12
	Minggu ini	69
	Minggu lalu	135
	Bulan ini	264
	Bulan lalu	430
	Total	166532