Membangun Kerjasama Multistakeholder untuk Meningkatkan Akses Perempuan Miskin terhadap Program JKN.

Asosiasi PPSW sebagai organisasi LSM yang bergerak di pemberdayaan perempuan ikut berkontribusi agar 22.474 anggota dampingannya memperoleh akses Jaminan Sosial yang disediakan Pemerintah. Sebanyak 78% yaitu sekitar 17,530 perempuan basis anggota Asosiasi PPSW merupakan golongan Masyarakat Miskin dengan rata – rata pendapatan Rp 500.000/bulan. 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman kelompok dampingan Asosiasi PPSW tentang Jaminan Sosial, mengidentifikasi kendala yang dihadapi perempuan miskin dalam mengakses jaminan sosial, dan mendapatkan solusi akses jaminan sosial bagi perempuan miskin, maka Asosiasi PPSW telah melakukan penelitian terhadap 480 perempuan anggota kelompok Asosiasi PPSW yang tersebar di 6 Propinsi (Aceh, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Kalimantan Barat) sebagai data . Penelitian ini mencakup Jaminan Kesehatan dan Dana Hari Tua/Pensiun. 

Selain terhadap anggota kelompok, PPSW juga melakukan penelitian kepada pihak Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dan Kantor Cabang BPJS di 6 propinsi tersebut.

Dari beberapa rumah sakit yang di wawancarai, sebagian besar mengatakan sudah siap dengan JKN, namun masih banyak sistem dari Rumah Sakit yang belum siap. Masih ada yang hanya menanggung ruang inapnya saja, tetapi obat-obatan bayar. Ada yang semua pelayanan kesehatan itu gratis. Dari sistem pembayaran, ada Rumah Sakit yang sistemnya bayar terlebih dahulu kemudian klaim, namun ada juga yang langsung bisa klaim. 

Seperti kasus di Aceh, jika berobat ke Pusksesmas maka akan dibayar langsung oleh Puskesmas tersebut dengan sistem Kapitasi, namun untuk ke Rumah Sakit, pasien membayar dulu dan baru 3 bulan kemudian bisa diklaim. Tetapi kendalanya di Aceh yaitu, dana dari BPJS Kesehatan yang dialokasikan ke Puskesmas , harus melalui Dinas Kesehatan setempat dan dana tersebut “lama” di Dinas Kesehatan sehingga Puskesmas harus “menanggung” semua pembiayaan pasien terlebih dahulu. 

Hasil penelitian mengenai Implementasi Jaminan Sosial bagi Perempuan Miskin ini telah diseminarkan pada bulan Juni 2014 lalu dan juga telah disampaikan dengan berbagai stakeholder terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan Pusat dan Kementerian Sosial RI. 

Dari kegiatan audiensi tersebut, PPSW mendapatkan infromasi lengkap dan komprehensif terkait dengan JKN dan stakeholder yang terlibat. Program JKN ini merupakan program lintas sektor, untuk itu diperlukan dukungan antar sektor yang saling menguatkan baik dalam pendataan terkini, informasi fasilitas pelayanan, sosiaslisasi, serta kepersertaan. 

Untuk mesosialisasikan hasil penelitian tersebut serta menjaring pendapat, saran dan masukan-masukan penting dari para stakeholder untuk strategi Asosiasi PPSW ke depan, maka pada tanggal 21 Oktober 2014 di Hotel Grand Cempaka Jakarta dilaksanakan Workshop dengan tema Membangun Kerjasama Multistakeholder untuk Meningkatkan Akses Perempuan Miskin terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Workshop dihadiri oleh 40 orang stakeholder dan juga para pengambil keputusan di lingkungan Asosiasi PPSW, dengan menampilkan 4 narasumber, yaitu Ibu Resti dari Pusat Komunikasi dan Informasi Kemenkes, Bapak Hilman dari Kemenkes, Ibu Kazarni dari Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan dan Bapak Budi dari BPJS Kesehatan.

Dalam paparannya Ibu Kazarni mengatakan “Kepesertaan untuk program JKN sangat di minati masyarakat walaupun kita tidak tahu kepesertaanya bagaimana apakah pada saat sakit dia baru ikut JKN atau kesadaran sendiri pas masih sehat sudah daftar menjadi peserta JKN program ini adalah asuransi sosial di mana saling tolong menolong dari kepesertaan itu sendiri”.

Sementara itu menurut Bapak Hilman, JKN di bagi menjadi 2 yaitu PBI dan Non PBI. Kemensos konsen terhadap PBI yaitu fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Fakir miskin di bagi menjadi 2 yaitu yang teregister sebanyak 86,4 juta jiwa yang diambil dari data BPLS tahun 2011 dan yang tidak teregister sebanyak 1.799.421 jiwa.

Yang tidak teregister maksudnya adalah orang-orang yang tinggal di kolong jembatan, komunitas terpencil yaitu yang berada di ujung plosok sekali, perempuan rawan sosial ekonomi jumlah ada 1.135.538. Data ini dapat dari dinas sosial propinsi dari seluruh wilayah indonesia.

Bapak Budi menambahkan “Tidak ada lagi perbedaan jamkesda semua pindah dan sudah terintegrasi hanya beberapa saja yang belum tetapi mereka sudah memberikan data karena dalam waktu dekat mereka akan segera bergabung menjadi JKN”.

Selanjutnya Pak Budi mengatakan “Kita bisa masuk dengan pintu yang lain misalnya pintu yang di daftarkan oleh swasta: dompet dhuafa, yayasan keagamaan, dermawan-dermawan kami atau bisa bekerja sama dengan BMUN karena mereka mempunyai CSR yang nilai CSR-nya milayaran rupiah bahkan terkahir itu aksesnya CSR BUMN itu mencapai 10 Triliyun coba bayangkan misalnya PPSW bekerja sama dengan kementrian sosial bisa mendapatkan bantuan dari CSR”.

Menurut ibu Resti JKN ini sebetulnya adalah program pemerintah bukan program kemenkes jadi Kemenkes meminta Asosiasi PPSW untuk bekerjasama membantu menyebar luaskan JKN kepada masyarakat kita. Kemenkes menyediakan media untuk di bawa ke daerah-daerah dalam bentuk poster atau leafleat untuk.

Dari seluruh paparan dan tanya jawab peserta, Endang Sulfiana sebagai moderator acara tesebut menyimpulkan Target JKN adalah seluruh penduduk indoensia 250jt pada tahun 2019. Untuk PBI yang terdaftar register baru 86,4 juta. Banyak dari kelompok dampingan PPSW masih termasuk yang belum teregister. Disamping itu, telah terjadi peningkatan akses dan pelayanan JKN terhadap masyarakat.