Implementasi Jaminan Sosial bagi Perempuan Miskin

Pada hari Rabu, 18 Juni 2014 Asosiasi PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita) telah menyelenggarakan Seminar Nasional “Implementasi Jaminan Sosial Bagi Perempuan Miskin Realisasi dan Solusi”.

Acara yang diadakan di Hotel Grand Cempaka, Jakarta ini dihadiri oleh sekitar 100 orang undangan dari Instansi pemerintah, LSM, Donor dan Kader Dampingan Asosiasi dari 6 priopinsi; Aceh, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Barat.

Acara seminar in dibuka oleh Diky Risbianto, Assistant Vice President Corporate Affairs Citi Indonesia. Dala sambutannya Diky mengatakan menyampaikan “Seminar ini dilaksanakan didasari adanya fakta lapang bahwa pendataan penerima jaminan sosial oleh Pemerintah ada beberapa yang uput sasaran dan kurang menyeluruh, maka dibutuhkan pula peran swasta dan lembaga sosial masyarakat untuk melengkapinya. Citi Indonesia melalui CSR-nya yaitu Citi Pekka (Peduli dan Berkarya) melihat kondisi ini sebagai masalah sosial bersama yang harus segera ditangani.

Citi Pekka menggandeng Asosiasi PPSW untuk berkontribusi dalam mempersiapkan perempuan-perempuan anggota PPSW di Aceh, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Kalimantan Barat untuk mendorong pemerintah menyediakan dan menjamin Perempuan miskin mendapatkan Jaminan Sosial sebagaimana haknya sebagai warga negara yang telah diamanatkan dalam konstitusi.

Dua orang narasumber hadir dalam kegiatan ini yaitu Drg Kazzarni, Kementerian Kesehatan RI), yang membawakan materi Strategi Pemerintah dalam mengimplementasikan Peserta Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi Perempuan Miskin. Bahan Bacaan Terlampir. Serta Sri Kusumastuti Rahayu, Koordinator Pokja Pengendalian Bantuan Sosial TNP2K, dengan Materi : Pengawasan dan pengendalian program jaminan sosial untuk perempuan miskin. Bahan Bacaan Terlampir.

Sedangkan Helga Dyah Vianinditasari, Tim Peneliti PPSW memaparkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi PPSW dengan judul Implementasi Jaminan Sosial Bagi Perempuan Miskin di Aceh, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Kalimantan Barat.

Dalam pemaparannya Kazzarni mengatakan “Jaminan Kesehatan Nasional baru berjalan 5 bulan, maka dari itu kami masih berupaya untuk memperbaikinya. Jaminan Sosial sangat penting karena kita tidak akan pernah tahu kapan resiko terjadi pada diri kita. Masalahnya di Indonesia merasa belum memerlukannya dan kalaupun menabung masih sulit. Padahal melalui Jaminan sosial ini prinsipnya adalah gotong royong, karena dengan subsidi kita dapat bersumbangsi pada orang lain”.

Sedangkan Sri Kisimastuti mengatakan “Perlindungan sosial bertujuan untuk mengurangi resiko, karena resiko itu bisa terjadi dari masih dalam kandungan sampai dilahirkan dan meninggal. Menurut ahli gizi resiko dari remaja, agar tidak kekurangan gizi dan darah. Ketika orang akan tenggelam yang diberikan adalah bantuan ban agar mereka bisa menepi dan tidak tenggelam. Begitu juga perlindungan sosial yang dapat melindungi diri kita dari berbagai resiko. Perlindungan sosial ada yang berupa bantuan sosial tanpa iuran dan jaminan sosial dengan iuran”.

Hasil penelitian Tim Asosiasi PPSW yang dipaparkan oleh Helga antara lain menemukan data sbb:

  • Di DKI Jakarta dan Kalimantan Barat 100% responden pernah mendengar Jaminan Kesehatan karena di DKI Jakarta dan Kalimantan Barat merupakan daerah perkotaan sehingga masyarakatnya mudah mendapat informasi dari televisi dan media lainnya. Sedangkan di daerah yang terpencil seperti Jawa Barat, Banten dan Aceh masih banyak yang belum mengetahui tentang Jaminan Kesehatan.
  • Dari 6 propinsi pengetahuan ibu-ibu tentang jaminan sosial sangat berbeda-beda, ada yang mengatakan bayar dan ada yang mengatakan gratis.
  • Akses Jaminan Kesehatan di Aceh masih sangat minim karena di sana Kartu Jaminan Kesehatan itu digunakan sebagai media politik.
  • 100% dari 484 responden sudah pernah mendengar tentang Jaminan Hari Tua.
  • 237 responden sudah mempunyai jaminan hari tua berupa rumah, tanah, kebun, emas.

Saat sesia tanya jawab peserta dari Jawa Barat menyanyakan “Jika anggota Askes otomtis menjadi anggota BPJS, apakah yang sudah memiliki Jamkesmas dan Jamkesda juga otomatis menjadi anggota BPJS? Bagaimana pelayanan yang diberikan BPJS? kalau Jamkesmas pelayannya dibatasi maksimal 5 juta dan rawat inap hanya 3 hari di RS”.

Berikut adala tanggapan Kazzarni “Pemegang kartu Jamkesmas dan Jamkesda otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan dan memiliki kartu BPJS kesehatan tersebut. Pelayanannya tidak ada batasan platform biaya untuk penyakit-penyakit berat, semua akan ditanggung BPJS Kesehatan dan untuk rawat inap tidak ada batasan waktu, tergantung kasusnya berapa lama rata-rata rawat inapnya”.