Keterangan Saksi Penggugat di Sidang ke 4 Mahkamah Konsitusi

Jaringan Demokratisasi Ekonomi kembali memenuhi undangan sidang sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon. Sidang dengan nomor register 60/PUU-XI/2013 tanggal 27 Mei 2013, dimulai pada jam 11.00 WIB di Ruang Sidang Utama lantai 2.

Saksi pemohon yang hadir adalah Trisna Ansarli, Penasehat Koperasi Bina Seroja, Jakarta Timur dan Mimin Mintarsih, Ketua Koperasi Hasanah, Sukabumi.

Seperti telah diberitakan sebelumnya bahwa Jaringan Demokratisasi Ekonomi yang beranggotakan Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Koperasi Karya Insani, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPek), Wigatiningsih, Sri Agustin Trisnantari, Sabiq Mubarok, Maya Saphira, S.E., Chaerul Umam. Mereka menggugat disyahkannya UU Perkoperasian no 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, karena tidak sesuai dengan perinsip koperasi yang sesungguhnya.

Sidang ke 4 ini dipimpin oleh 9 hakim MK yang terdiri dari Hakim Ketua: M. Akil Mochtar, dan Hakim anggota yaitu: Harjono, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumati dan Hamdan Zoelva.

Trisna Ansarli diberikan kesempatan untuk membacakan keterangannya, menanggapi UU no. 17 tentang perkoperasian. Menurut Trisna, Undang-Undang tersebut sudah salah dalam pendefinisiannya karena koperasi sesungguhnya adalah merupakan perkumpulan orang dan bukan Badan Hukum semata. Modal bukanlah yang utama dan hanyalah berperan sebagai pembantu dalam mencapai kesejahteraan manusia anggotanya.

Kekuatan modal dari luar yang akan digelontorkan melalui skema Modal Penyertaan itu hanya akan mematikan prakarsa dan kemandirian anggota.

Sifat dari pengurus itu adalah bersifat relawan dan bukan mengabdi untuk masyarakat karena dibayar, dengan penyebutan istilah Pengurus dan Pengawas digaji itu telah menggerus makna berkoperasi kita. Manajer dan karyawan profesional-lah yang berhak untuk menerima gaji.

Praktek kepengurusan koperasi yang tempatkan Pengurus dan Pengawas itu sejajar merupakan manifestasi struktur demokratis koperasi, jadi menempatkan posisi Pengawas lebih tinggi itu juga telah timbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja dan timbulkan potensi konflik.

Dewan Koperasi Indonesia boleh saja ada, tapi kedudukannya tidaklah perlu ditempatkan di Undang-Undang yang berarti menempatkan posisinya sebagai kekuatan tunggal wadah gerakan koperasi dan apalagi ada perintah untuk dibiayai dari anggaran negara, Ini sangat tidak demokratis mengkerdilkan makna berkoperasi kita karena Dekopin perannya tidak signifikan bagi koperasi. Bahkan banyak aspirasinya justru tidak membela kepentingan koperasi.

Sedangkan Mimin mintarsih yang mendapat kesempatan maju berikutnya mengatakan tidak setuju kalau modal dari luar itu juga jadi andalan, dari pengalamannya modal dari pihak luar itu justru memberatkan. Misalnya saja utang dari KUR (Kredit Usaha Rakyat), pada akhirnya yang terjadi koperasi Hasanah malah habis untuk membayar angsuran dan bunga pada pihak bank atau pihak luar, sehingga tidak dapat memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada anggota.

Tidak setuju dengan aturan main Undang-Undang yang baru mengenai kepengurusan. Kalau Pengurus bisa dipecat oleh Pengawas akan sangat mengacaukan dalam berkoperasi.. Aturan ini hanya akan menimbulkan konflik karena Pengurus itu dipilih oleh anggota melalui Rapat Anggota, kalau mau dipecat Pengawas bisa saja mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa, bukan memecat semaunya. Tambah bingung kalau kemudian Pengurus itu juga dapat dipilih dari orang luar dan bukan anggota. Kalau mereka itu dari luar dan bukan anggota ya sebaiknya jadi Karyawan saja, bukan jadi Pengurus. Pengurus itu wakil anggota.

Pengurus koperasi akan pusing dengan aturan Undang-Undang yang baru, karena Uang Pangkal atau simpanan pokok yang merupakan uang anggota tidak dapat diambil kembali oleh anggota yang keluar. Uang itu kan hak anggota bukan uang koperasi. Ini akan membingungkan di lapangan.

Aturan Sertifikat Modal Koperasi juga sangat membingungkan, mengapa koperasi menggunakan model seperti PT, pakai jual beli saham. Bagaimana nanti nasib anggota kalau yang terjadi orang-orang yang punya modal kecil ditekan para pemilik modal besar dengan cara memborong sertifikat koperasinya. Menurut Mimin, koperasinya bisa dikuasai segelintir orang yang punya modal saja.

Dari pihak pemerintah yang diwakili oleh Mualimin Abdi dari Kementrian dan Tuti Rianingrum Hukum dan HAM, Basuki dari Kementrian Koperasi, serta beberapa staf dari kedua kementrian tersebut, menanyakan beberapa hal yang disampaikan oleh Trisna dan Mimin. Antara lain tentang perbedaan berkoperasi dan koperasi, apakah koperasi harus berbadan hukum, perbedaan koperasi kredit dengan CU, dan beberapa pertanyaan lainnya.

Trisna dan Mimin menjawab semua pertanyaan tersebut sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing sebagai pengurus koperasi. Risalah sidang selengkapnya dapat di unduh disini.

Untuk memberikan kesempatan kepada penggugat menyiapkan Saksi Ahli, maka sidang di tunda hingga tanggal 1 Oktober 2013, jam 10.30 WIB, dengan agenda mendengarkan Keterangan Saksi Ahli Penggugat. Penggugat yang dihadirkan 2 orang, yakni Robby Tulus, ahli koperasi dari Indonesia yang telah menjadi warga negara Amerika Serikat di Ottawa dan Ian MacPherson warga negara Amerika Serikat di Vancouver. Karena keberadaan mereka di negaranya, maka kesaksian akan dilakukan menggunakan Video Converence. (shd)