Sidang ke 3 Uji Materi Undang-Undang Perkoperasian

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM mempersilakan semua pihak yang ingin mengajukan judicial review atau uji materi atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami persilakan pihak manapun untuk mengajukan permohonan uji materi kepada MK atas UU Perkoperasian yang baru, itu hak warga negara,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram di Jakarta.

Menurut dia uji materi terhadap UU tersebut justru akan berdampak baik karena semakin diuji suatu UU maka semakin baik pasal-pasal di dalamnya.

Ia berpendapat pada dasarnya UU Perkoperasian sudah merupakan kebutuhan paling mendasar dari koperasi dan masyarakat yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini hingga masa yang akan datang.

“Kami sendiri sangat yakin UU ini sudah berada pada jalur yang benar dan sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945,” katanya.

Pihaknya memantau sampai saat ini ada sejumlah pihak yang pernah dan sedang mengajukan gugatan uji materi kepada MK atas UU Perkoperasian.

Mereka di antaranya yang telah mendaftarkan nomor perkaranya dengan nomor register. 28/PUU-XI/2013 tanggal 1 Maret 2013 yakni Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur; Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur; Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati; Pusat Koperasi An-nisa¿ Jawa Timur; Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur; Gabungan Koperasi Susu Indonesia; Agung Haryono; dan Mulyono.

Pihaknya lain yang juga mengajukan uji materi dengan nomor register 47/PUU-XI/2013 tanggal 22 April 2013 yakni Perkumpulan Pancur Kasih; Koperasi Credit Union Sumber Kasih; Koperasi Kredit Canaga Antutn; dan Koperasi Kredit Gemalaq Kemisiq.

Pemohon uji materi UU Perkoperasian dengan nomor register 60/PUU-XI/2013 tanggal 27 Mei 2013 yakni Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Koperasi Karya Insani, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPek), Wigatiningsih, Sri Agustin Trisnantari, Sabiq Mubarok, Maya Saphira, S.E., Chaerul Umam.

Sejumlah pasal yang diajukan untuk diuji materi di antaranya pasal tentang definisi koperasi, pasal tentang pengurus yang diperbolehkan berasal dari non-anggota koperasi, sertifikat modal koperasi, peran pengawas, jenis usaha koperasi dan dekopin.

Untuk nomor register 60/PUU-XI/2013 tanggal 27 Mei 2013 yakni Yayasan Bina Desa Sadajiwa dan kawan-kawan, saat ini sudah memasuki sidang ke 3 pada hari Senin, 9 September 2013 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR.

Dari pihak penggugat dihadiri oleh Suroto dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi, kemudian pemohon perseorangan yaitu Wigatiningisih, Sri Agustin Trisnantari, Maya Sapira dan Khairul Umam. Sedangkan dari Kuasanya (LBH Jakarta) yang hadir adalah Edy H. Gurning, Muhammad Isnur dan Ahmad Biky. 

Dari pihak pemerintah yang hadir adalah Setyo Heriyanto (Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM). Basuki (Asisten Deputi Urusan Undang-Undang, Koperasi, dan UKM), Tuti Rianingrum dari Kementerian Hukum dan HAM, af dari Kementerian Hukum dan HAM, dan staf Kementerian Koperasi dan UKM. Dari pihak DPR dihadiri oleh Rohut Sitompul, Ketua Komisi III dan tenaga ahli dari Kesekjenan.

Dalam keterangan sidannya baik dari DPR maupun pemerintah menyatakan bahwa undang-undang koperasi yang baru tersebut bertujuan untuk mensejahterakan dan memajukan anggota koperasi dan para penggugat mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi karena memahami undang-undang tersebut sepotong-sepotong.

Hakim Anggota, Harjono dalam tanggapannya mengatakan”Kalau koperasi tidak sebagai badan hukum, sebetulnya dia tidak berhadapan dengan siapa-siapa, berhadapan dengan perkumpulannya sendiri, di mana dia jadi anggotanya, ya. Tapi begitu menjadi badan hukum dia berhadapan dengan entitas badan hukum. Apa lagi di dalam ketentuannya bahwa ada pengurus, pengurus itu malah disarankan kalau boleh, kalau bisa diambil dari luar anggota. Lalu pengurus itu kemudian juga mewakili koperasi di luar dan di dalam pengadilan”

Sidang lanjutan akan dilanjutkan pada hari Rabu, 18 September 2013 dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi penggugat.

Risalah sidang ke 3 tersebut dapat di unduh disini.(shd)