Pelajar Jabodetabek Bacakan Petisi Untuk Mendikbud

Jakarta, Jurnas.com. Pelajar Sejabotabek yang tergabung dalam Network Education Watch (NEW) Indonesia, lembaga konsorsium yang fokus dalam isu-isu pendidikan menyampaikan petisi penolakan Ujian Nasional (UN) yang dijadikan standar kelulusan untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), M Nuh.

“Kami pelajar Indonesia merasa prihatin dengan hiruk pikuk polemik pendidikan yang dibicarakan banyak orang,” ujar salah satu pelajar berisinial K, seorang siswi di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jakarta Barat saat diskusi “Dialog Anak dan Konferensi Pers tentang Pendidikan, Guru dan UN” di Kantor KPAI, Jl Teuku Umar, Senin (06/05), Jakarta.

Menurutnya, para pelajar membutuhkan guru yang berkualitas serta perlu pendidikan yang murah. “Kami butuh guru bukan UN,” katanya. Siswa tersebut mengatakan tiap kali ada UN pasti heboh. Kecurangan dimana-mana. “Kami tambah stres,” katanya.

Menurutnya, kami disuruh dan diwajibkan melakukan hal yang tidak kami butuhkan. Lebih miris, guru-guru terpaksa mengajari kami untuk berbuat tidak jujur, hanya karena tekanan UN.

Selain itu, para pelajar peduli dengan kondisi teman-teman pelajar di daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang kekurangan guru. “Kami peduli dengan nasib yang menimpa mereka,” katanya.

Dalam petisi yang disampaikan pelajar sejabodetabek lainnya yaitu pemerintah harus lebih memperhatikan kualitas guru misal memberikan pelatihan kepada guru agar mudah membimbing kami, menindak guru yang melakukan kekerasan.

Mendistribusikan guru PNS ke daerah yang kekurangan guru khususnya di daerah terpencil, memperhatikan kesejahteraan guru dan menyediakan pendidikan yang murah tidak hanya disekolah negeri.

Petisi ini didukung oleh pelajar Sejabodetabek, KPAI, New Indonesia yang beranggotakan ACE PKM, Bina Swadaya Konsultan, PGRI, Asosiai PPSW dan sebelas organisasi masyarakat sipil lainnya.