Nuryani, Srikandi Pondok Ranggon

Nuryani, boleh diteladani dari banyak sisi.  Ia lahir di Pondok Ranggon, 2 Februari 1970 dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Yanih, demikian ia biasa dipanggil, tumbuh menjadi seorang perempuan tegar  dan giat membantu usaha orang tuanya membuat pengki dari bamboo serta berjualan makanan yang dijajakan keliling kampong. 

Setelah berkeluarga dan punya empat orang anak (dua putera dan dua puteri), Ibu Nuryani tetap menjalankan usaha makanan , kemudian mengembangkannya lagi dengan usaha kredit barang, lapak selama 2 tahun dan usaha tempe selama 3 tahun. Modal usaha itu sebagian ia dapatkan dari pinjaman usaha di kopersi Mandiri yang didampingi oleh PPSW Jakarta. Dengan modal ketekunannya itu, usaha tersebut memberikan kecukupan penghasilan di rumah tangga nya sampai mengantarkan anak-anaknya terus sekolah, bahkan anaknya yang pertama telah menamatkan kuliahnya dan menjadi asisten dosen matematika di Universitas tempatnya kuliah. 


Meskipun ia memiliki keterbatasan dalam pendidikan , ia berusaha terus belajar dari suami dan anak nya serta teman- teman di sekitar rumahnya. Dari situ pula ia  tertarik masuk koperasi Mandiri yang awalnya hanya kelompok kecil tahun 1997 dan berikutnya Ibu Yanih dipercaya seluruh anggota untuk memimpin koperasi sebagai ketua, bendahara dan saat ini menjadi Badan Pengawas. Koperasi nya pelan namun pasti telah mengalami perkembangan ditandai dengan telah dibangunnya secretariat bersama dan mempunyai 2 pengelola dimana managernya adalah puteri pertama Ibu Yanih. 

Gerak perjuangan nya merambah ke berbagai hal, dari mengorganisir penambahan kelompok dan anggota di wilayah sekitar tempat tinggal nya,  ia juga aktif terlibat di kegiatan sosial di PKK, Posyandu untuk lansia, pengajian serta kegiatan olah raga. Dari sana juga Ibu Yani bersama warga , tokoh masyarakat dan tokoh agama mendatangi DPRD komisi III pada tanggal 28 Februari 2013 untuk meminta pihak pemerintah merevisi kembali SK TPU N0 68 tahun 1977 Tentang Penetapan Penguasaan Perencanaan Daerah Kerja Bidang Tanah Sebagai Tempat Pemakaman Umum Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dimana pada point no. 6 berisi: Pondok Ranggon, Kelurahan Muncul, Kecamatan Pasar Rebo dengan lus 97 ha, tepatnya di RW 04 yang saat ini terdiri dari 11 RT dan 1.505 KK. Dan saat ini kecamatan Pasar Rebo sudah dimekarkan menjadi 2, yaitu kecamatan Ciracas dan kecamatan Cipayung. Pondok Ranggon masuk dalam wilayah kecamatan Cipayung.

Setelah membaca SK yang ditanda tangani gubernur Ali Sadikin dimana ada kesalahan lokasi dan pelaksanaan dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman, warga geram, dan sudah mencoba membuat surat ke pihak terkait tapi belum ada jawaban, sehingga pemakaman tersebut terus diperluas, menggusur rumah dan tanah warga dengan hanya menggganti rugi tanahnya saja, dengan harga yang sangat jauh dibawah NJOP.

Segala upaya warga untuk mempertahankan tanah telah dilakukan dari tahun ke tahun, namun sayang belum ada titik terang  penyelesaian antara warga dan pihak Dinas Pertamanan dan Pemakaman, hingga mereka melayangkan surat ke Gubernur DKI Jakarta dan DPRD . Kekesalahan warga memuncak, karena belum ada tanggapan dari DPRD maupun Gubernur, hingga aksi damaipun dilakukan warga.

Aksi damai itu di gelar pada tanggal 20 Januari 2013, sebanyak 2.700 warga RW 04 dari 11 RT memasangkan spanduk yang isinya: DARI JAMAN GUBERNUR ALI SADIKIN HINGGA GUBERNUR JOKOWI, SAATNYA ADA KEBIJAKAN BARU “CABUT SEGERA SK NO. 66/TH 1977 TENTANG TPU. SK 
NO. 66/TH 1977 MEMBERANGUS WARGA RW 04 PONDOK RANGGON. CABUT SK DAN STOP PERLUASAN TPU TITIK….!!!

Setelah beberapa kali mengadakan dialog dengan pihak-pihak terkait, akhirnya Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang diwakili oleh H. Lili, sebagai Sie Pembebasan Tanah Pondok Ranggon, pada tanggal 20 Februari 2013 mengundang perwakilan warga Pondok Ranggon, termasuk Ibu Yani. Pertemuan tersebut membawa titik segar dan keceriaan warga, dimana Pihak Dinas Pertamanan dan Pemakaman menyetujui harapan dari warga asalkan warga RW 04 membuat pernyataan diatas materai.

Ada tiga tuntutan warga RW 04 yang telah disepakati oleh DPRD dan Asbang, yang mewakili Gubernur DKI Jakarta dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman, yaitu:

  1. SK Gubernur no. 68 tahun 1977 dicabut dan atau direvisi.
  2. Tidak ada lagi perluasan dan pelebaran TPU, dan adanya pemagaran antara TPU dan pemukiman warga.
  3. Pihak TPU harus memperhatikan analisis dampak lingkungan (Amdal) dan di radius pagar tembok harus ditanami pohon pengurai bakteri (BOD) atau formali (COD) seperti pohon kamboja, beringin, kiara payung, puring, dll.


Alhamdulillah setelah berjuang selama 35 tahun akhirnya berkat perjuanan bu Yani bersama perwakilan 52 warga dan tentunya semua warga RW 04 Pondok Ranggon serta atas kepemimpinan gubernur Jokowi, DPRD dan Dinas Pemakaman dan Pemakaman yang bijaksana, permasalahan pemakaman dapat diselesaikan dengan baik.

Gerakan perjuangan itu diliput juga oleh media massa seperti Indo Pos, Klik Bangsa dan stasiun televisi yang ikut mendukung. Dan bu Yani akan terus berjuang dan mengadvokasikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya, agar masyarakat dapat menerima yang seharusnya menjadi hak mereka.