Integritas Pendidikan Orang Dewasa (POD) dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia

Image“Mengajarkan orang dewasa tidak menggurui, jadi prinsipnya tidak menentukan jadwal dan meteri secara bersama sehingga ada kontak dan timbal balik. Materinya  secara fleksibel tidak ditentukan oleh tutor dan pengurus, sehingga materi disesuaikan sesuai dengan keinginan mereka” Demikian papar Ida M Kosasih, Seksi Pembelajaran, Subdirektorat Pembelajaran dan Peserta Didik, Ditjen PAUDNI, Kemendiknas RI, sebagai salah satu narasumber dalam Wokshop Advokasi Pendidikan Orang Dewasa (POD), yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) di Hotel Kaisar, 24 Juni 2011.

Lebih jauh Ida memaparkan “Dalam pemilihan materi pembelajaran harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari kelompok, misalanya Kebutuhan sehari-hari sehingga akan meningkatkan minat untuk belajar. Kompetensi dasarnya yaitu calistung. Misalnya, tukang tahu diajarkan bagaimana cara membuat tahu sampai pemasarannya maka ia akan tertarik dan berminat untuk belajar tetapi bila tukang tahu diajarkan untuk membuat kue maka ia tidak akan tertarik. Menciptakan kondisi belajar yang kondusip, sehingga bisa saling terbuka”.

Tujuan diadakannya Workshop Advokasi POD dengan tema Integritas Pendidikan Orang Dewasa dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia adalah untuk mendorong POD sebagai bagian dari system pendidikan nasional yang diakui dan mempunyai kedudukan setara dengan jenis pendidikan lainnya. Secara khusus workshop advokasi bertujuan untuk; menyamakan visi penyelenggaraan POD, membangun kerjasama atau aliansi POD sebagai bentuk nyata peningkatan kualitas SDM Indonesia dan merumuskan strategi advokasi POD.

Workshop tersebut dihadiri oleh LSM yang mempunyai perhatian terhadap POD, pemerintah, staf dan kader dampingan Asosiasi PPSW yang berasal dari propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Riau dan Kalimantan Barat. Sedangkan narasumber selain Ida M Kosasih adalah Endang Sulfiana, ketua Badan Pengurus Asosiasi PPSW.

ImageEndang Sulfiana memaparkan, PPSW membuat kelompok-kelompok dampingan yang merupakan wadah berbagai aktivitas untuk pengembangan diri perempuan, penyelesaian masalah dan menyuarakan persoalan-persoalan perempuan secara bersama-sama. Masyarakat dampingan PPSW adalah perempuan dewasa yang sudah menikah. PPSW berharap bisa membuat kertas posisi POD yang dapat diterima dan diakui sebagai strategi pendidikan, untuk meningkatkan kualitas hidup orang dewasa, dengan pendekatan pemecahan masalah dan hak. Kalau diteliti dalam undang-undang POD sudah masuk dalam pendidikan non formal. Tetapi peraturan pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan non formal sampai saat ini belum ada. Segala penyelenggaraan pendidikan non formal masuk ke dalam dan ini menjadi kegelisahan kami karena tidak adanya pedoman dalam menyelenggarakan POD.

Tugas NGO adalah mengadvokasikan agar hak warga negara terpenuhi untuk bisa masuk dalam tingakat penyadaran kritis di semua bidang. Pendidikan nonformal sama pentingnya dengan pendidikan PAUD dan sama pentingnya dengan pendidikan dasar. Dalam POD orientasinya adalah kebutuhan hari ini, masih banyak persoalan sosial yang masih banyak dihadapi oleh orang dengan usia diatas 15 tahun. Peningkatan keterampilan, kapasitas dan percaya diri mutlak diperlukan karena orang yang buta huruf dan tidak punya kases punya hak yang sama tanpa memandang status, agama dan sebagainya.

Dalam diskusi berbagai persoalan mengemuka, diantaranya adalah sulitnya mengakses dana-dana untuk kegiatan POD, Rumah Pintar, PAUD, Panti Jompo atau Lansia. Dalam kaitan ini Ida menegaskan; Membuat proposal harus sesuai dengan acuan bila tidak maka tidak akan diterima, prinsipnya adalah sasarannya ada dan diketahui oleh lurah agar tidak diasumsikan fiktif. Sekornya 1-4, kalau ada sepengetahuan lurah biasanya saya akan langsung memberikan sekor 4. Bila sesuai dengan acuan bisanya tidak dipersulit. Kantor kami melanyani masyarakat tidak mampu kalau orang kaya tidak boleh. Kalau program lansia dari pendidikan baru tahun ini, di DEPSOS memang ada tetapi kita ini dari segi pendidikannya.

Untukl lansia memang ada programnya, dengan mengajukan proposal ke dinas baru ke pusat, untuk usia-usia produktif yang mempunyai keluarga lansia. Yang usia produktiflah yang akan diajarkan dan dilatih untuk mengurus dan membimbing lansia.

ImageSesi kedua diadakan diskusi pematangan yang menghasilkan kesimpulan: menyepakati pengertian POD, bentuk-bentuk POD dan Prinsip-prinsip POD. Jadi ada kata-kata kunci bahwa POD adalah Pendidikan non formal untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman yang berkesinambungan berdasarkan kebutuhan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Bentuk-bentuk dan prinsip-prinsip POD sudah cukup banyak poin-poin yang telah disepakati dan istilah POD “Pendidikan untuk perubahan sosial”. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan tetapi belum efektif. Berbicara tentang jaringan ternyata masih ada kebimbangan tentang jaringan, karena POD ini masih dianggap pendidikan non formal. Perlu ada jaringan, karena POD ini belum mendapatkan legalitas walau sudah ada undang-undang sisdiknas. Perlu ada Peraturan Pemerintah agar ada pengakuan dari pemerintah dan sama dengan sekdinas pendidikan yang lain.

Dalam diskusi sesi kedua tersebut juga membahas tentang perlu atau tidaknya jaringan nasional yang mengkhususkan diri pada POD, namun karena jumlah LSM yang hadir tidak mewakili, maka baru disepakai unsur-unsur pementukan jaringan yaitu: pemerintah, LSM, legislatif, swasta, perguruan tinggi, lembaga pendidikan (kursus), media, FSPBI (Forum Federasi Serikat Perempuan Basis) dam Ormas. Sedangkan agendanya yaitu pertemuan berkala, menyamakan persepsi POD, Action untuk Advokasi PP POD, moneva dan sosialisasi. Sedangkan sumber dananya akan diupayakan dari pemerintah dan swasta (shd).