Peningkatan Partisipasi Perempuan Basis dalam Pemilu 2009

ImagePenyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU) merupakan salah satu kegiatan politik yang menjadi syarat bagi kehidupan negara yang demokratis. Pemilu merupakan sarana untuk perbaikan lembaga politik yang akhirnya berdampak pada perbaikan kehidupan politik dan kesejahteraan rakyat. Namun dalam prakteknya sering terjadi pemilu hanya merupakan formalitas yang sarat dengan kepentingan kelompok tertentu.

Selama 9 kali melaksanakan pemilu, perempuan yang  jumlahnya separoh dari bangsa, sangat kurang terwakili secara menyakinkan di lembaga perwakilan rakyat, akibatnya kebijakan publik dan program pembangunan kurang menyentuh kepentingan dan kebutuhan perempuan. Data  menunjukkan perempuan tertinggal di segala bidang kehidupan dan kurang mendapatkan manfaat dari pembangunan, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kemajuan seluruh bangsa. Saat ini bangsa indonesia sedang bersiap-siap menyelenggarakan pemilu yang ke 10 dan memberikan suara kita pada tanggal 9 april 2009. Ini adalah kesempatan kita, termasuk perempuan, untuk bersama-sama dengan seluruh rakyat  indonesia memilih wakil kita yang akan menentukan masa depan bangsa dan merubah kehidupan kita menjadi lebih baik.
 

Namun kesempatan yang berharga ini diperlukan sebuah persiapan bagi perempuan basis, karena sistem pemilu mengalami pembaruan, sedangkan pendidikan dan pengetahuan perempuan basis yang minim sehingga diperlukan pendidikan pemilih, diharapkan dari berbagai pihak  seperti KPU dan partai-partai politik tidak hanya melakukan sosialisasi tapi juga untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya perempuan. Namun kenyataannya partai politik (parpol) di indonesia sudah sejak dulu tidak menjalankan fungsi-fungsinya seperti melakukan pendidikan politik, komunikasi politik dan penengah konflik.  Parpol di indonesia hanya berperan sebagai alat pencari dan mengakumulasi kekuasaan. Meski dalam undang-undang no. 2 tahun 2008 mewajibkan parpol untuk melaksanakan pendidikan politik, namun kita tetap saja pesimis bahwa parpol akan menjalankan tugasnya untuk melakukan pendidikan politik dengan baik.


Pendidikan politik yang dilakukan oleh masyarakat sipil (civil society) dengan masif dan pendekatan yang tepat, akan berhasil dan bisa mendorong pelembagaan demokrasi yang kokoh di indonesia. Berdasarkan pengalaman di pemilu di tahun 2004, pendekatan dialog di tingkat desa di seluruh indonesia adalah cara yang cukup efektif dalam melakukan pendidikan politik. Dengan dialog-dialog yang intensif maka rakyat khususnya perempuan akan semakin terdidik dan mengetahui dengan baik nilai-nilai demokratis, dimana masyarakat bukan hanya mengenal demokrasi yang prosedural (terpilih wakil rakyat dan pemimpin, tidak memperhatikan kepentingan rakyat ) tetapi juga demokrasi yang substansial (yang kita pilih adalah orang yang berkualitas, memenuhi kebutuhan rakyat).


PPSW sebagai sebuah LSM Perempuan yang mempunyai visi pemberdayaan perempuan grassroot  yang terlahir sejak 22 tahun yang lalu, akan berkontribusi dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih egaliter, demokratis dan berkeadilan gender. Bersama dengan ACE (PPKM), yang merupakan Jaringan NGO untuk Pemberdayaan masyarakat. Dalam aktivitasnya PPSW dan ACE akan melakukan aktivitas pendidikan politik untuk peningkatan partisipasi perempuan, dan  VE (Vooter Education/Pendidikan Politik)  ini  merupakan bagian penting dari kegiatan pengorganisasian yang selama ini telah dilakukan oleh PPSW. Kegiatan pendidikan politik untuk masyarkat basis ini didanai oleh UNDP.


Kegiatan


Image
Worskhop Kader Lokal VE di Cimanggis, Maret 2008

Kegiatan yang telah dilakukan adalah workshop perencanaan yang diikuti oleh pendamping lapang PPSW dan workshop membangun masyarakat sadar demokrasi melalui pemilu di tingkat nasional, yang diikuti oleh pendamping lapang PPSW dan kader lokal dari seluruh wilayah dampingan PPSW dari 5 provinsi; DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Riau dan Kalimantan Barat. Kedua kegiatan tersebut dilaksanakan di Wisma Hijau, Cimanggis, 4-7 Maret 2009.


Sedangkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sehubungan dengan Pemilu 2009 ini adalah:

  1. TOT untuk kader lokal di tingkat Kabupaten untuk memberikan ketrampilan memfasilitasi VE.
  2. Diskusi kampung di tingkat desa untuk “sosialisasi” VE kepada perempuan basis melalui pertemuan kelompok di tingkat desa di 12 Kabupaten.
  3. FGD di tingkat kabupaten untuk Perempuan basis dan stakeholder untuk analisis parpol dan perumusan agenda Perempuan basis untuk kontrak politik.
  4. Dialog politik di tingkat Kabupaten antara perempuan basis dengan Parpol dan KPUD di 12 Kabupaten/kota untuk membangun ‘kontrak politik’
  5. Kampanye Publik dan dialog melalui talk show di radio lokal.
  6. Training pemantau independent pada saat pemilu untuk kader lokal di tingkat Kabupaten.
  7. Perencanaan kegiatan program
  8. Workshop tentang UU Pemilu dan parpol dan menyusun strategi VE
  9. Mengembangkan media untuk VE yang memudahkan Kader lokal untuk mensosialisasikan hasil VE ke anggota melalui kelompok-kelompok di tingkat desa. media popular untuk simulasi centang/contreng dan isu-isu tentang hak pilih perempuan dan pemilu yang demokratis


Di dalam keseluruhan kegiatan diatas perspektif dan prinsip partisipatif dan keadilan gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program. Dalam pelaksanaan kegiatan PPSW dan ACE akan bekerja sama dengan lembaga terkait seperti : KPUD, NGO, Jaringan di tingkat lokal dan nasional.