Forum Perempuan Aceh Bangkit

Image
Dialog dengan Gubernur NAD, Irwandi Yusuf

Sebanyak 250 orang perempuan basis dampingan PPSW dan PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) dari 12 Kabupaten di Aceh berkumpul di Asrama Haji Banda Aceh, pada tanggal 5-8 Januari 2009, mereka mengadakan kegiatan bersama untuk mendeklarasikan Forum Perempuan Aceh Bangkit dan Serikat Perempuan Aceh. Tujuan dari pembentukan forum dan serikat ini adalah untuk memadukan gerakan perempuan agar dapat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan mulai dari tingkat desa hingga ke level provinsi bahkan nasional.

 
Deklarasi Forum Perempuan Aceh yang di bacakan di depan Sekda Propinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) tersebut, berisi:
1.
Perdamaian dan rasa aman bagi seluruh masyarakat.
2. Pemimpin yang bersih dan peduli pada persoalan perempuan.
3. Lingkungan yang bersih, sehat dan asri
.
4. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan
.
5. Penghapusan segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan.

Setelah kegiatan deklarasi tersebut, peserta mengikuti workshop tematik secara paralel di 5 kelas yang difasilitasi oleh fasilitator dari PPSW dan PEKKA, kelima tematik tersebut adalah: Pendidikan, Politik, Ekonomi, Hukum dan Kesehatan Reproduksi.

Para peserta kemudian mengadakan dialog hak-hak sosial ekonomi mereka dan masyarakat kepada pihak-pihak terkait, yakni pengambil kebijakan tingkat proponsi di Banda Aceh, antara lain Dinas Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Pengadilan Agama, DPRD dan Polda NAD.

Image
Deklarasi Forum Perempuan Aceh

Seluruh peserta juga megunjungi Kantor Gubernur NAD di Jl. T. Nyak Arief, namun hanya 10 wakil peserta yang bisa diterima untuk berdialog dengan Gunernur NAD, Irwandi Yusuf. Dalam dialog tersebut Nuraini dari Idi Rayeuk menanyakan tentang proses musrenbang yang tidak melibatkan perempuan.  “Perempuan berhak mengikuti musrenbang, jika tidak diprbolehkan, silahkan datang secara beramai-ramai, Insya Allah Ibu-ibu akan diterima oleh Bapak-bapak yang sedang rapat, lalu sampaikanlah aspirsi ibu-ibu dalam musrenbang tersebut” kata Irwandi.

Ketika Nuraini mendesak lagi, “Bagaimana kami bisa datang Pak Gubernur, rapatnya diadakan malam hari, sedangkan kami prempuan tidak boleh keluar malam oleh suami kami”.

Akhirnya disepakati bahwa Gubernur akan menulis surat edaran ke jajaran terkait, agar setiap penyelenggaraan musrenbang di tingkat desa, para kepala desa di NAD mengundang ibu-ibu secara resmi. Sehingga aspirasi ibu-ibu dapat disalurkan dalam pembahasan anggaran kegiatan di tingkat yang paling bawah tersebut. Kita tunggu, apakah janji Pak Gubernur benar-benar di realisasikan.