Merebut Kontrol Pengambilan Keputusan

Proses demokrasi yang lebih substansiol semakin terlihat di mana-mana. Di wilayah Aceh, perempuan menjadi agen perubahan melalui kegiatan ekonomi berskala sangat mikro, yang tak sekadar bersifat ekonomi Inilah proses incremental merebut kontrol negara terhadap pengetahuan dan pengambilan keputusan dalam politik kehidupan sehari-hari, termasuk kreativitas dan kemampuan diri yang terpasung selama puluhan tahun.  Seperti orang-orang di Desa Lam Ujong, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, mata pencaharian Cut Putri (35) adalah membuat emping, di samping bertani di sawah miliknya yang luasnya sekitar 3 nale atau setengah hektar lebih.

Kalau musim ramai dan bahan baku mudah didapat, penghasilan kotor bisa sekitar Rp 1 juta sebulan. "Namun, bahan bakunya sering sangat sulit," ujar ibu dua anak itu.Sekarang ia hanya berjualan melinjo, bahan baku emping, dan berjualan baju keliling kecamatan. Laba kotornya lebih dari Rp 30 juta setahun. "Laba bersih antara Rp 15 juta sampai Rp 17 juta," ujarnya ketika ditemui suatu siang, beberapa waktu lalu di balai pengajian Masjid Lam Ujong.

Karena hasilnya lumayan, Cut meminta suaminya berhenti bekerja di proyek. "Saya minta suami saya kerja di sawah, gantian ha-ha-ha…." Saat ini sawah mereka sedang panen jagung. Hasil panennya antara 1 ton-1,5 ton per nale. Jagung itu dijual kering dengan harga jual Rp 2.000 per kilo­gram.

Perubahan

Perubahan berawal pada bulan April tahun lalu ketika Cut bergabung dengan 20 perempu­an di desa itu membentuk kelompok swadaya ekonomi, Sukaramai. "Simpanan pokok per orang Rp 5.000, sumbangan wajib Rp 2.000 per bulan," ujar Iskandar, petugas lapangan Pusat Pe-ngembangan Sumber Daya Wanita (PPSW), yang memfasilitasi pengorganisasian kelompok perempuan itu. PPSW adalah organisasi nonpemerintah di bidang pemberdayaan perempuan akar rumput dengan pengalaman lebih dari 20 tahun.

Baru bulan kedua uang yang terkumpul bisa digunakan. "Ka­rena masih sedikit, anggota sepakat setiap pinjaman Rp 25.000 jasanya Rp 1.000 per bu­lan," lanjut Iskandar. Dari musyawarah juga disepakati, ang­gota baru bisa bergabung de­ngan persetujuan kelompok dan tak holeh meminjam dua bulan pertama.

Pada bulan Agustus tahun la­lu, kelompok itu, melalui PPSW, mendapat bantuan dana (hibah) bergulir sebesar Rp 12 juta. "Sa­ya meminjam Rp 1 juta pada bulan Agustus," kata Cut. Karena jumlah pinjaman se­makin besar, musyawarah ang­gota memutuskan uang jasa se­besar 1 persen per bulan. Banyak anggota sudah tiga kali memanfaatkan akses pada modal usaha yang kini menjadi jauh lebih mudah.

Di Lam Ujong juga lahir ke­lompok Jaya Makmur dengan 37 anggota, sedangkan Kelompok Sukaramai sudah berkembang dengan 57 anggota. "Idealnya anggotanya antara 30-35, tetapi belum diputuskan apakah akan membentuk kelompok baru dari kelompok itu," sambung Iskan­dar. la mengibaratkan gemuknya keanggotaan seperti bonggol sapu lidi, tak efektif kalau se­makin besar. Kalau dibentuk kelompok ba­ru, dana awalnya diambil dari dana swadaya kelompok lama yang jumlahnya mencapai Rp 5 juta-Rp 6 juta, seperti terjadi pada Kelompok Khairun Nisa A dan Khairun Nisa B di Kuala Batee, Aceh Barat Daya.

Karena sudah memiliki 11 ke­lompok dengan 433 anggota, ke­lompok swadaya di Kecamatan Sakti mufakat membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Cut Nyak Dien, Agustus lalu. Cut dipilih menjadi ketuanya. Dana LKM berasal dari pengembalian dana bergulir kelompok-kelompok. Kata Iskandar, perjanjian hibah mensyaratkan jasa 0,5 persen untuk LKM. "Kelompok masih punya 0,5 persen karena jasa pinjaman yang disepakati kelompok besarnya 1 persen," kata Iskandar. Da­na di LKM saat ini besarnya Rp 126 juta. Uang itu diputar lagi oleh LKM kepada kelompok de­ngan jumlah pinjaman yang tak lagi dibatasi Rp 12 juta (seperti jumlah hibah), tetapi tergantung kebutuhan.

Namun, yang terpenting bukanlah uang. "Dulu saya takut bicara sama orang," kata Cut. Sekarang ia berani bernegosiasi dengan para pejabat di kantor kecamatan, dinas pertanian dan konsultan pengairan untuk mendapat air. "Desa kami bersebelahan dengan Sungai Tiro, tetapi susah air. Sudah 15 tahun kami tak bisa tanam padi," kata Cut.

Kelompok itu juga menjadi fasilitator di mana-mana, bahkan melatih kelompok laki-laki mengorganisasikan diri. "Mereka menyebut diri kelompok siluman karena baru mengorganisa­sikan diri ketika sudah dapat bantuan. Ini kebalikan dari ka­mi," ujar Warsidah (37), sekretaris kelompok. la melanjutkan, "Mereka kaget melihat rapinya administrasi kami. Katanya, ka­lian kok pandai-pandai, belajar dari siapa?"

Hal serupa terjadi kepada Rosmidar, anggota kelompok se­rupa di Kecamatan Darul Mak­mur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat Daya, yang tinggal di pedalaman perkebunan kelapa sawit. la difasilitasi PPSW untuk mengajari pembuatan tempe pada kelompok lain. Pengakuan itu meluruhkan keterasingannya dari dunia luar. Rosmidar tak hanya memberi, ia dan kelompoknya juga belajar pembukuan dari kelompok lainnya.

Orientasi proses

Program pemberdayaan pe­rempuan melalui kegiatan eko­nomi mikro itu berkembang di 52 desa di 7 kecamatan dari 7 kabupaten di wilayah Aceh. Se-jak dimulai sekitar satu setengah tahun lalu, jumlah anggotanya sudah mencapai 2.300-an.

Yang membedakan program itu dengan Program Pember­dayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) adalah keang­gotaan, dan tingkat pendapatan. "Anggotanya bukan kepala kelu­arga, dengan penghasilan keluarga di bawah Rp 15.000 per hari, dan bukan pegawai negeri sipil," ujar Iskandar yang pernah menjadi Petugas Lapangan Program Pekka di Aceh.

Dana hibah berasal dari lembaga bantuan publik AS melalui The Asia Foundation (TAF) diberikan kepada PPSW. Besar da­na, kata Lies Marcoes, aktivis akar rumput, sekitar Rp 2 miliar. "Investasi terbesar untuk mela­tih petugas lapangan, sekitar Rp 1,2 miliar," ujar Lies, "Ini kerja rumit karena harus mengubah paradigma pembangunan dari yang berorientasi pada hasil ke­pada orientasi proses dari perspektif perempuan."

Petugas lapangan, menurut Ratih Saparlinah (47) dari PP­SW, berasal dari kabupaten yang sama dengan kelompok sasaran. Mereka diasah kepekaannya me­lalui pelatihan bertahap, dimulai dengan membuat profil bersama bakal komunitas sasaran, dengan keberpihakan pada yang terpinggirkan.
"Ibu-ibu dari komunitas juga diminta membuat peta impian," lanjut Lies. Ternyata, selain puskesmas dan sekolah, mereka umumnya menggambar pasar, sumber air, dan tempat bermain anak-anak. "Saya suka ke lapangan ka­rena dapat mengenal situasi masyarakat dari dekat." ujar Yusnidar, petugas lapangan dari Desa Meunasah Pante, Keca­matan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Tugasnya berat ka­rena harus naik motor sekitar 70 kilometer setiap hari untuk bertemu anggota kelompok. Ka­lau hujan, ia harus berjalan kaki sampai tiga kilometer karena jalanan licin.

Selama 16 bulan (sampai No­vember 2007) hibah dana ber­gulir Rp 800 juta berkembang menjadi Rp 1,91 miliar, dengan tingkat kegagalan 0,08 persen. "Keuntungan kembali ke kelom­pok, bukan PPSW," ujar Lies.

Daiam prosesnya, model pem­berdayaan ekonomi ini mendob­rak status quo dalam hubungan laki-laki dengan perempuan. Asumsi bahwa pengambil kepu­tusan dalam keluarga harus la­ki-laki patah sudah. "Ada keluarga yang usahanya membuat roti kandas pada masa konflik karena sang suami yang menjajakan roti keliling dicurigai sebagai anggota GAM," ungkap Lies. Setelah damai, sang istri yang bergabung dengan kelompok swadaya itu memutuskan menghidupkan lagi usahanya, yang kemudian berkembang pesat. Mereka berani pinjam uang ke bank setelah ikut pelatihan manajemen usaha dari PPSW.

Program itu, menurut Lies, juga menolak praktik-praktik kapitalistis, yang memberikan akses modal tetapi mengeksploitasi orang miskin karena bunga yang tinggi. Perubahan lain adalah pengorganisasian di tingkat akar rumput yang dulu digunakan secara politik sebagai alat kontrol, khususnya yang menyasar pe­rempuan (misalnya Program KB), dirombak habis. Dalam program itu, kontrol ada di tangan anggota kelompok. "Tumpuannya pada prakarsa lokal, pada kekuatan kelompok di luar struktur formal. Kelompok berwenang mengatur kelompoknya, termasuk menentukan kepengurusan," tegas Lies. Prog­ram itu juga menjadi jawaban dari model serupa oleh lembaga dana yang hanya berorientasi pada target angka dan membuat orang bergantung.

Tantangannya juga berat. Di antaranya, kata Lies, adalah kandasnya modal usaha akibat terserap biaya kesehatan saat sakit dan biaya pendidikan anak yang sangat mahal. Solusinya masih belum terpikirkan. Akan tetapi, akar-akar demo­krasi mulai menguat karena penekanannya bukan pemberdaya­an ekonomi saja, tetapi pada pengorganisasian. Itulah kekuat­an model pemberdayaan perem­puan akar rumput ini.