Semangat Membuka Pintu Nanggroe

Tsunami yang melantakkan Nanggroe Aceh Darussalam seolah rahmat tersembunyi. Konflik menahun pupus sudah. Masyarakat sipil kini lebih berperan membangun daerah Serambi Mekkah itu. Perubahan besar terus bergulir.

Oleh: Lies Marcoes Natsir dan Gamal Ferdhi

HUJAN mengguyur jalan semalaman. Di luar gelap pekat. Sebuah mobil menyusuri jalanan Banda Aceh-Idi Rayeuk, Aceh Timur. Di dalamnya, sang sopir berdendang lirih diiringi lagu-lagu Peter Pan. “Dulu tak ada yang berani begini,” ujar Iwan, sang supir, saat menembus perbukitan menjelang wilayah Sigli.

Usia Iwan hanya dua tahun lebih muda dari usia konflik militer di Aceh yang meletus tahun 1976. Menyebut kata “dulu” sangatlah jelas batasnya, yaitu ketika Aceh masih dicekam konflik dan rakyat tak bisa berkutik. Semua mafhum, keadaan kini telah benar-benar berubah. Bencana tsunami dapat dinilai sebagai awalnya. Ribuan jasad yang terkubur menjadi fondasi yang kokoh untuk terbangunnya Aceh yang damai dan terbuka. Seperti Iwan, kebanyakan rakyat Aceh sedang menikmati suasana baru itu. Laksana masa Kesultanan Samudera Pasai, Aceh kini begitu sibuk.

”Perdagangan antar kota nyaris tak putus. Siang malam mobil niaga berlalu lalang dari Medan ke Banda Aceh atau sebaliknya. Di tiap-tiap kota kabupaten, lampu terus berpijar,” kata Iwan. Di kota Banda Aceh lebih terasa lagi. Perempatan jalan tak pernah lengang. Warung-warung kopi terus mengepul. Pelbagai transaksi bisnis terjadi. Tak cuma itu, ibu-ibu dengan anak-anak mereka pun tenang bercengkrama, bahkan sampai larut malam. Kini, sangatlah biasa menemukan perempuan mengendarai motor melintas di jalan raya luar kota.

“Meski dibayang-bayangi penegakan Syariat Islam yang diang gap bisa membatasi gerak kaum perempuan, nyatanya perempuan Aceh saat ini lebih menikmati kebebasannya ketimbang di masa konflik,” ujar aktivis perempuan Aceh yang juga Direktur Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MISPI) Syarifah Rahmatillah. Tak beda dengan Syarifah, salah satu Koordinator Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Marini menjelaskan, Aceh saat ini memang lebih kondusif untuk menerima perubahan-perubahan.

”Entah itu karena datangnya orang luar Aceh dan bantuannya, atau ini konsekuensi dari perdamaian yang telah dicapai. Tinggal bagaimana kini masyarakat Aceh menyikapinya,” terang Rini sapaan akrab Marini. (Lihat: Generasi Damai dari Masa Konflik).

Denyut keterbukaan Aceh juga bisa dirasakan di desa-desa. Sebelumnya beberapa kampung di desa Idi Tunong, Aceh Timur, adalah daerah yang cukup parah terimbas konflik. Dalam perjalanan, Iwan menunjuk rumah-rumah bekas terbakar di pinggiran desa. “Itu sisa-sisa konflik Aceh,” ujarnya. Kini luka konflik seolah lenyap dari kampung Paya Awi di Idi Tunong yang subur. Jalan ke tempat itu yang berubah jadi kubangan lumpur di musim hujan, seakan tak menghalangi aktivitas warga. Kecemasan telah pupus dari mata mereka. Pun terhadap orang luar yang datang berkunjung.

Bahkan perempuan di desa ini telah mulai mengorganisasikan diri. Atas dampingan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), kelompokkelompok perempuan ini membentuk dana bergulir untuk modal usaha mereka. ”Di desa ini ada sepuluh kelompok. Sekarang PPSW bekerja di lebih 70 desa di 7 kabupaten,” ujar koordinator program PPSW yang berkantor pusat di Jakarta, Ratih Saparlina.

Agar berjalan lancar, PPSW pun melakukan pendekatan dengan merekrut masyarakat setempat sebagai staff lapangan. ”Selain agar diterima, juga agar bisa memahami kebutuhan masyarakat setempat. Kami juga ingin belajar,” ujar Ratih.
Proses saling belajar seperti itu, merupakan penanda dari bangkitnya kelompok-kelompok masyarakat sipil di Aceh yang telah membuka diri atas perubahan-perubahan. Demikian halnya dengan pemerintah lokal dan perguruan tinggi.

Sebagaimana PPSW, Indonesian Institute for Society Empowerment (INSEP) masuk ke pelosok Aceh untuk mendorong mutu pendidikan di dayah. Lebih khusus lagi, program mereka menyasar santri perempuan. Karena santri perempuan adalah kelompok yang paling rentan dalam situasi krisis maupun damai.

”Banyak orang tua menitipkan anakanak perempuan mereka ke dayah-dayah, utamanya di masa krisis. Jika fasilitas pendidikan di sebagian besar dayah tak memadai, lulusan seperti apa yang bisa diharapkan dari dayah putri?” papar Direktur INSEP Fuad Fachruddin. Fuad berharap santri perempuan lulusan dayah nanti tangguh berkompetisi di pasar kerja. Dengan demikian, katanya, para santri perempuan itu terhindar dari himpitan ekonomi yang kerap bermuara pada bahaya perdagangan manusia.

”Lebih dari 30 dayah di seluruh NAD yang bekerjasama dengan INSEP berupa pengembangan perpustakaan, penyediaan komputer dan permodalan,” jelasnya.

Aktifitas PPSW dan INSEP di Aceh ini adalah bukti meningkatnya kembali intensitas hubungan antara masyarakat sipil Aceh dengan yang di luar Aceh, setelah tukar menukar gagasan dan ide antar keduanya terhambat konflik yang panjang.

Dana dan bantuan teknis yang kini tersedia juga menjadi faktor pendorong kembali terajutnya hubungan itu. Beberapa program yang dijalankan di NAD, adalah buah kerjasama LSM tingkat nasional dan lokal dengan the Asia Foundation yang didukung oleh United States Agency for International Development (USAID).

Kesadaran bahwa membangun kembali Aceh tidak mungkin dilakukan sendirian, juga membuat organisasi pendidikan masyarakat Aceh, yaitu dayah, tak enggan bekerjasama dengan orang luar.

“Bekerjasama dengan masyarakat Aceh bukanlah hal yang baru. Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) telah lima tahun mendampingi teman-teman di dayah,” jelas Direktur LKiS yang bermarkas di Yogyakarta, M. Jadul Maula. ”Bedanya, dulu kami hanya bisa bekerja di dayah-dayah perkotaan. Kini kami bisa sampai ke pelosok,” imbuhnya. Untuk kegiatannya, LKiS bekerjasama dengan organisasi santri di Aceh yang populer disebut Rabithah Thaliban Aceh (RTA).

Demikian halnya dengan the Wahid Institute. Lembaga yang digagas mantan Presiden Abdurrahman Wahid ini bahumembahu dengan RTA dan Pendidikan Tinggi (Dikti) Muhammadiyah untuk melakukan riset dan memantau dampak pelaksanaan otonomi daerah dan Pilkada terhadap kebebasan beragama.

“Sedangkan bersama Forum Bangun Aceh (FBA), kita membangun pusat belajar bersama (learning center) dan menyediakan buku-buku bacaan untuk kalangan muda bertempat di kantor FBA,” jelas Direktur Eksekutif the Wahid Institute Ahmad Suaedy. Bangkitnya masyarakat sipil di Aceh tak dapat dipisahkan dari kehendak masyarakat untuk menentukan visi pemerintahan Aceh ke depan. Melalui perdebatan yang panjang, melelahkan sekaligus menegangkan, rakyat Aceh dan Jakarta telah mencapai titik kesepakatan yang tertuang dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UU PA).

“Ini memang belum sempurna dan belum memuaskan semua pihak. Tapi akhirnya, semua yang terlibat mengerti bahwa produk legislasi adalah hasil negosiasi politik. Keberhasilan para pihak mencapai kesepakatan menegaskan kedewasaan kita berdemokrasi,” ujar Direktur Aceh Program the Asia Foundation Sandra Hamid, mengomentari lahirnya UU PA ini.

Kehidupan yang lebih demokratis memang kini terasa di Aceh. Bagian dari keterbukaan itu bisa dilihat di media massa, di mana para ahli dan penulis bebas memaparkan pandangan mereka. Wartawan pun bebas mengutip pandangan masyarakat; dan tak selamanya pendapat mereka menyanjung tinggi para pihak yang bekerja di Aceh. Media massa, baik koran maupun radio, tak pernah lengang dari kritik masyarakat soal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami. Salah satunya datang dari seorang aktivis Gerakan Anti Korupsi (GeRAK), Akhiruddin. Komentarnya dapat dibaca bukan saja di media lokal, tapi juga koran nasional, bahkan internasional.

GeRAK menengarai, setidaknya 18 kasus korupsi telah dilakukan oleh pengelola negara. (lihat: Masa Darurat Bukan Alasan Menilap Uang Rakyat). Kritik yang disampaikan organisasi seperti GeRAK dan masyarakat Aceh umumnya adalah buah dari keterbukaan di Aceh. Mereka sadar betul bahwa bila mereka diam, maka rakyat Aceh hanya akan menjadi obyek pembangunan. Karenanya mereka bicara. Dan pada Desember nanti, mereka akan bicara lantang tentang siapa pemimpin yang mereka anggap paling layak diberi kepercayaan. Pilkada yang rencananya digelar pada 11 Desember akan menentukan 19 bupati dan wali kota serta gubernur Aceh pilihan rakyat. “Orang tak lagi acuh dengan apa yang akan mereka pilih. Mereka mengerti bahwa keputusan mereka sangat menentukan masa depan mereka,” demikian analisis Marini atas sikap rakyat Aceh yang begitu antusias menyambut Pilkada.

Masalahnya kini, bagaimana keterbukaan bisa membawa kemaslahatan bagi rakyat Aceh. Masyarakat sipil memang sepatutnya mengambil kesempatan untuk berkata lantang, tapi mesti juga bertanggungjawab. Artinya, semua yang diteriakkan bisa dicari kebenarannya. Dengan kata lain, bekerja dengan data. Di sisi lain, pemerintah harus cepat menanggapi masukan masyarakat. Di era yang terbuka ini, masyarakat butuh pemerintahan yang bisa memenuhi rasa keadilan.

Namun, memenuhi kehendak rakyat Aceh bukanlah perkara gampang. “Rakyat Aceh perlu bukti bahwa para pemimpin sungguh-sungguh memperhatikan mereka. Artinya, pemerintah benar-benar melakukan penegakan hukum, membangun kepentingan umum yang terencana, jelas dan transparan,” papar Akhiruddin.

Ini tak berlebihan. Bagi GeRAK, kata Akhiruddin, percuma bicara tentang demokrasi di Aceh jika persoalan korupsi tak diurus. ”Sebab borok dari pelanggaran HAM adanya di tindakan korupsi,” lanjutnya.

Memang, pada akhirnya, Aceh yang lebih demokratis menuntut para pihak untuk cepat tanggap, transparan, dan akuntabel. Dalam bahasa yang sering digunakan di Serambi Mekkah, rakyat Aceh membutuhkan pemimpin yang amanah. Insya Allah, mereka akan lahir dari proses Pilkada yang telah lama tertunda itu.[]