Menggagas Kepemimpinan Melalui Gerakan Masyarakat Sipil (Kiprah 20 Tahun PPSW)

JAKARTA – "Kepemimpinan" yang dihasilkan institusi formal sedang dipertanyakan. Citra partai (parpol ) yang menjadi agen politik modern Indonesia kian hancur di hadapan masyarakat. Demikian dikatakana Endang Sulfiana Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) dalam jumpa pers pada peringatan 20 tahun kiprah PPSW.

Menurut Endarig, berdasarkan survey terbaru LSI (Lembaga Survei Indonesia) didapat fakta bahwa parpol hanya merupakan "kantong" korupsi terbesar di lembaga politik Indonesia. Hal yang sama terjadi di lembaga legislatif, baik pusat maupun daerah sebagai produk parpol. Begitu buruknya lembaga legislatife sampai Amin Rais, mantan Ketua MPR Rl menyebutkan, lembaga ini sebagai "tukang stempel" pemerintah. Komentar miring pun sempat dilontarkan Gus Dur, mantan Presiden Rl tersebut menyamakan DPR dengan TK (Taman Kanak-Kanak).

Bila melihat situasi yang demikian, maka tak heran jika kepemimpinan yang muncul di negara ini bukan "by design” namun "by ac­cident” karena pemimpin tersebut bercipta bukan melalui proses alamiah yang menempanya men­jadi "makhluk unggul". Fenomena yang muncul sepanjang tahun 2000 hingga 2006 adalah kesibukan pihak kejaksaan menangani kasus korupsi kader-kader parpol, baik yang duduk di legis­lative maupun eksekutif.

Menurut Endang, di negara-negara demokrasi yang mapan, partai politik menjadi satu yang penting dalam menghasilkan kepemimpinan. Namun dalam konteks Indonesia, banyak kader yang mengandalkan parpol dengan berbagai kelemahannya untuk membangun kepemimpinan di Indonesia. Itu sama saja dengan memberikan "check kosong". Disini diperlukan organisasi masyarakat sipil kuat yang memberi alternatif kaderisasi kepemimpinan disamping parpol. PPSW hadir dan mencoba menjawab kebutuhan tersebut lewat pelatihan dan bimbingan yang diterapkan terhadap binaannya dapat tercetak pemimpin yang berkualitas dan memperjuangakan hak-hak perempuan untuk diberi kesempatan yang sama dengan kaum pria. Endang menilai, hak perempuan Indone­sia masih banyak yang terabaikan oleh pemerintah. Banyak masalah perempuan yang tidak terselesaikan oleh pemerintah, di antaranya perdagangan perem­puan, masalah TKW, KDRT dan masih banyak lagi. Undang-undang yang ada belum bisa melindungai perempuan Indone­sia yang menjadi TKW. Unuk itu ke depannya PPSW akan terus memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat disusun Undang-undang yang melindungi kepentingan perempuan.

Maka di usia yang ke 20 tahun, PPSW selaku organisasi masya­rakat sipil menghimbau kepada pemerintah dan legislatif untuk melibatkan model pengorganisasian masyarakat yang dilakukan masya­rakat sipil dalam memunculkan kepemimpinan masyarakat sebagai masukan positif bagi perkembangan demokrasi dan juga geo politik Indonesia, sebagai "gizi" untuk memperkaya wacana demokrasi In­donesia yang mufti kultur. (sus)