Saatnya Perempuan Melek Politik (Dialog Kebijakan Reran Perempuan dalam Partisipasi Politik)

PONTIANAK. Ketika berbicara soal politik, yang terbayang adalah Pemilu, menjadi anggota Dewan di legislatif, dan politik adalah wilayah dan kekuasaan laki-laki. Sedangkan perempuan masih dianggap tidak cocok terlibat dalam kegiatan politik. Hal ini karena perempuan ditempatkan pada posisi "domestik"; sehingga kesempatan dan peluang perempuan dibidang politik semakin rendah.

Demikian yang diungkapkan Rosmaniar, Penanggungjawab kegiatan dialog kebijakan Peran Perempuan Dalam Partisipasi Politik di Wilayah Kalbar yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), Kamis (9/10) di Hotel Merpati kepada Pontianak Post.

"Diskriminasi terhadap hak-hak politik perempuan disebabkan oleh faktor budaya, dimana kaum lelaki masih dianggap sebagai makhluk yang kuat dan superior," ungkapnya. Kecendrungan ini terjadi karena pengaruh budaya patriakhi yakni pandangan laki-laki berkuasa atau dominan atas perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat, kepercayaan lokal atau pemahaman agama," imbuhnya. Kenyataan tersebut, menurut Rosmaniar yang didampingi oleh Ir. Tri Endang S dari PPSW Jakarta, berdampak buruk bagi hak dan partisipasi politik perempuan.

"Hal ini tercermin pada ketidak tahuan perempuan tentang Pemilu, terjadinya mobilisasi suara perempuan pada setiap Pemilu serta minimnya minat dan kekuatan perempuan dalam politik praktis” jelasnya. Sehing­ga jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif semakin kecil, tambah Ros­maniar. Dia menyebutkan hasil Pemilu 1999 di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa komposisi perempuan di legis­latif dari 55 jumlah anggota dewan dari 8 kabupaten dan 2 kota, hanya dua perempuan di DPRD tingkat I, serta satu perempuan yang menjadi ang­gota DPRD di tingkat kabupaten. "Sedangkan di tingkat kabupaten/kota lainnya, tidak memiliki anggota legislatif perempuan," sebut perempuan yang ramah ini.

Dia mengatakan dialog yang digelar ini merupakan media atau wadah untuk memfasilitasi proses dialog kelompok perempuan basis dengan partai politik dan penyelenggara pemilu sehingga bisa mengetahui agenda parpol dan KPU menjelang Pemilu 2004 berkaitan dengan keterwakilan perempuan 30 persen.

Dialog kebijakan ini menghadirkan lima narasumbe dari parpol dan penyelenggara Pemilu, masing-masing Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya dan Komisi Pemilihan Umum. Peserta yang hadirsekitar 90 anggota kelompok perempuan basis dampingan PPSW di wilayah Pontianak. (eka/pk)