Pontianak. Anggapan minor di masyarakat saat ini, bahwa wanita tidak cocok terlibat dalam kegiatan politik. Kenyataan itu berdampak buruk bagi hak dan partisipasi politik perempuan yang tercermin pada ketidaktahuan perempuan tentang pemilu. Padahal di pasal 65 ayat 1 UU No. 12 tahun 2003 disebutkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

"Perbincangan hangat tentang politik saat ini pastilah pemilu. Berbicara pemilu, maka yang terbayang adalah menjadi anggota dewan di legeslatif. Peran politik perempuan masih ditempatkan pada posisi domestik, sehingga kesempatan dan peluang perempuan di dibidang politik semakin rendah," ungkap Rosmaniar, Ketua Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Wilayah Pontianak

Dikatakannya, kalau diskriminasi terhadap hak-hak politik perempuan disebabkan oleh faktor budaya, dimana kaum laki-laki masih dianggap sebagai rnahluk yang kuat dan superior. Kecendrungan ini terjadi karena pengaruh budaya patriarkhi (pandangan bahwa laki-laki berkuasa atau dominan atas perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat), kepercayaan lokal atau pemahaman agama. "Kenyataan itu berdampak buruk bagi hak dan partisipasi politik perempuan," ucapnya disela-sela Dialog Kebijakan Peran Perempuan Dalarn Partisipasi Politik di Wilayah Kalbar di Hotel Merpati, Kamis (9/10) kernarin.

Hal itu tercermin pada ketidaktahuan perempuan tentang pemilu, terjadinya mobilisasi suara perempuan pada setiap pemilu serta minimnya minat dan kekuatan perempuan dalam politik praktis. Darnpaknya, jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota legeslatif semakin kecil. "Hasil Pemilu 1999 di Kalbar menunjukan kalau komposisi perempuan di legislatif dari 55 jumlah anggota dewan dari delapan kabupaten dan dua kota, hanya dua perempuan di DPRD tingkat I, satu menjadi angghota DPRD di tingkat kabupaten. Sedang di tingkat kabupaten/kota lainnya, tidak memiliki anggota legislatif perempuan," terangnya.

Digelarnya dialog yang rencananya akan dilanjukan dengan sosialisasi hari ini (10/10) di. tempat yang sama itu, merupakan media untuk memfasilitasi proses dialog kelompok perempuan berbasis dengan partai politik dan penyelenggara pemilu. Diharapkan, bisa diketahui agenda parpol dan KPU menjelang Pemlu 2004', berkaitan dengan keterwakilan perempuan 30 persen. "Adanya tradisi dialog antara masya­rakat dengan pengambil kebijakan akan menumbuhkan kesadaran bersama, sehingga menjadi pelopor perubahan sosial dalam masyarakatnya," imbuhnya. (yun/pk)