Sulit Diungkap, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

PANDEGLANG, (FB). Meski tidak pernah mencuat, praktek berbagai bentuk kekerasan perempuan masih sering ditemukan di beberapa tempat tertentu di Pandeglang.

Masalah tersebut memang sangat sulit diungkap mengingat sikap korban maupun masyarakat cenderung menutupi kasus-kasus yang terkait dengan masalah kekerasan perempuan. Meski demikian perlu upaya pemasyarakatan hukum yang mengatur perlindungan perempuan guna menghapus atau mengurangi berbagai bentuk kekerasan perempuan tersebut.

Ratu Fiva Saptarina dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) Pandeglang dan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (PMP), Pandeglang, Drs. Tali Suwagiharti, MM, yang dihubungi Fajar Bantensecara terpisah, Minggu (7/4), hampir senada mengemukakan hal itu. Mereka mengakui, meski tidak pernah mencuat sampai pada tingkat penyelesaian di lembaga-lembaga penegakan hukum, namun bentuk-bentuk kekerasan perempuan muncul di ma­syarakat wilayah itu.

Menurut Fiva, kendala yang kerap ditemui pihaknya untuk mengadakan upaya pendampingan dalam kasus kekerasan perempuan sangat terkait dengan kuatnya pandangan di kalangan masyarakat. Mereka beranggapan, bahwa merupakan suatu aib bagi seorang wanita bila mengungkapkan kondisi rumah tangga, termasuk perlakukan buruk suami ataupun keluarganya.

Kalaupun berani, kata Fiva, wanita bersangkutan wanti-wanti agar masalah yang dike-mukakannya hanya sebatas curahan hati dan tidak untuk diketahui pihak lain. Tentu permintaan seperti ini harus dihargai, sehingga kemudian tindakan advokasi atau konsultasi yang diberikan lebih diarahkan membantu pemecahan masalah yang dialami korban. Kemudian tekanan psikis, semisal larangan istri mengembangkan kemampuan, mengikuti kegiatan-kegiatan positif-produktif, berorganisasi, dan lainnya.

Menurut Fiva, sudah saatnya pemahaman anti kekerasan perempuan, kesetaraan, dan keadilan jender perlu diperluas, baik melalui lembaga-lembaga berkompeten, berbagai elemen maupun kelompok-kelompok pemberdayaan yang dikembangkan di masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor PMP Pandeglang, Tali Suwagi­harti juga mengakui sulitnya mengungkap kasus-kasus kekerasan perempuan di wilayahnya. Dalam hal ini, kata Tati, kegiatan penyadaran dan pemasyarakatan akan peraturan hu­kum yang berhubungan dengan perlindungan perempuan masih harus diperluas hingga ke pedesaaan. Bahkan kalau mungkin dilakukan sampai ke tingkat RT. (H-21)***