Dari Dialog Kebijakan Perempuan: Kesempatan & Peluang, Hanya Perempuan yang Tahu

SERINGKALI tudingan terhadap ketidakmampuan peran perempuan tanpa alasan yang kuat. Namun hal itu juga tak patut pula disalahkan. Karena manifestasi keberadaan perempuan sesungguhnya tergantung kepada perempuan itu sendiri. Setidaknya, sebagai figur perempuan, mereka harus tahu potensi yang dimilikinya. Perempuan harus tahu potensi dirinya. Karena tanpa mengetahui kondisi yang sebenarnya, sulit mengatakan perempuan adalah mahluk yang tidak mampu. Karena faktor kesempatan hanyalah bagian dari upaya mengisi peluang yang sesungguhnya sudah ada dalam diri perempuan.

Demikian antara lain benang merah, dari dialog kebijakan "Peran Serta Masyarakat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah" yang digelar Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) Rabu (24/10) kemarin, di Hotel Merpati Pontianak.
Dialog yang melibatkan perempuan dari berbagai kalangan yang ada di masyarakat, diikuti utusan dari empat kecamatan se Kota Pontianak. Terungkap dalam dialog tersebut berbagai persoalan perempuan.

Mulai dari kesempatan berkiprah di pemerintahan, sulitnya mendapatkan bantuan modal bila usaha dilakukan perempuan, hingga peluang berkiprah di dunia politik seperti di legislatif. Betapa tidak, dari sekian ribu perempuan di Kalbar yang ada sekarang ini hanya sebagian kecil saja yang bisa "menikmati" kesempatan tersebut. Fenomena paling ironis ada pada kedudukan sebagai anggota dewan. Hanya segelintir, bahkan dihitung dengan sebelah tangan pun masih ada jari yang tersisa. Ini menunjukan bahwa kesempatan dan peluang untuk menunjukan kemampuan perempuan sangatlah sulit.

Seorang perempuan dari Fathayat NU misalnya mengemukakan, bahwa sesungguhnya banyak kesempatan yang ada. Namun kepercayaan dari kaum lain (baca pria), terkadang mempengaruhi peran wanita dalam berkiprah. "Hal-hal semacam ini, masih terus menjadi kendala tanpa disadari oleh kita semua," katanya. Hal senada lainnya diungkap penanya lainnya. Bahkan sikap pemerintah terhadap pengiriman TKW juga menjadi perbincangan hangat.

Ibu-ibu yang umumnya berasal dari berbagai kelompok masyarakat ini, tak segan menyatakan bahwa pemerintah belum bertindak tegas terhadap calo dan semacamnya yang mengeksploitasi kaum perempuan. Hadir sebagai nara sumber dalam dialog itu antara lain ketua Komisi E Drs Abdul Rahmi, Wakil Walikota Drs Salman Djiban, dari BPEK Dra Kusbi dan dari Bappeda Kalbar. Pembicara umumnya merespon positif kegiatan ini dengan harapan dapat ditindaklanjuti.(lyn/pk)