Pemda Belum Siap, PPSW Karawang Kecewa

Sebuah kepedulian dan keinginan untuk berperan serta dalam pembangunan daerah, khususnya Karawang, kaum hawa yang terdiri dari kelompok-kelompok wanita binaan lembaga swadaya masyarakat (LSM), Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) mewujudkannya dalam sebuah dialog kebijakan, yang mengambil tema Peranserta Masyarakat Dalam Menyongsong Otonomi Daerah.

Dialog kebijakan yang dilaksanakan di Gedung Wanita, 12 Oktober 2000 yang seharusnya mendapat tanggapan positif dari DPRD dan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Karawang, malah mereka tidak hadir. Padahal sebelumnya wakil dari Komisi A DPRD setempat itu, sempat menyatakan kesediaannya untuk hadir berdialog dengan ibu-ibu. Namun, kenyataannya wakil rakyat itu urung datang. Lebih disesalkan para peserta ketidakhadiran anggota terhormat itu tanpa pemberitahuan. "Kami sangat kecewa dengan ulah dan sikap anggota dewan seperti itu," sesal para peserta.

Romlahwati, aktivis PPSW Pusat yang didampingi Vini Asyiva dari PPSW Karawang, mengungkapkan kekecewaannya kepada Karawang Pos, di sela-sela kegiatan yang molor beberapa puluh menit, karena menunggu kehadiran anggota DPRD dari Komisi A dan Wakil dari Pemda Karawang. Dia juga sangat menyesalkan sikap wakil rakyat Kabupaten Karawang, yang menyepelekan dan tidak menghargai undangan rakyatnya. Kaum ibu itu dengan susah payah berkumpul untuk berdialog menyatukan visi, dalam rangka menjelang otonomi daerah.

Sementara, Vini Asyiva dan Nyonya Lili anggota kelompok Dahlia dari Pinayungan. menjelaskan, PPSW yang didirikan pada 1986 lalu di Jakarta itu, bertujuan untuk memberdayakan perempuan, khususnya yang berada di strata sosial ekonomi terendah. Karenanya, untuk mencapai tujuan itu PPSW melakukan berbagai kegiatan seperti, memfasilitasi masyarakat melalui berbagai pelatihan dan lokakarya sesuai kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan organisasi untuk mengadvokasikan kepentingan masyarakat. Selain itu, PPSW juga melakukan penelitian, penerbitan, seminar dan lokakarya untuk menunjang kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat.

Datang Terlambat

PPSW yang telah bekerja lebih dari 50 desa di tujuh propinsi, telah membina tidak kurang dari 10 kelompok ibu-ibu di Karawang, termasuk mendampingi ibu-ibu untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakilnya di dewan dan Pemda Karawang, berkenaan dengan akan dilaksanakannya otonomi daerah pada 2001 mendatang. Selain itu, mereka berharap segala kebijakan tentang otonomi daerah nanti, tidak mengesampingkan masalah wanita. Alasannya, wanita Karawang saat ini tengah menghadapi beberapa dilema kemiskinan, salah satunya menyangkut masalah berkaitan buruh tani.

"Karena latar belakang pendidikan mereka yang terbatas, sehingga tidak mampu bersaing dengan kaum pendatang untuk masuk ke industri-industri, yang telah mengambil lahan-lahan penghidupan mereka dan mengakibatkan sebagian dari mereka, menjadi buruh migran di luar negri dan menjadi pekerja sex," tegas Vini, pimpinan PPSW Kara­wang, yang berkantor di Dusun Sukatani Rt 009/04 No. 53 Teluk Jjambe, Karawang .

Sedangkan Ketua Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Karawang, Pipih Dahpi, yang datang terlambat memaparkan tentang konsep Otda Kabupaten Karawang. Pemaparan Pipih ditanggapi para peserta yang tampak sangat terlatih dalam berdialog. Mereka sempat menanyakan beberapa hal, terutama permasalah yang sangat menyentuh kepentingan masyarakat miskin akibat kebijakan industri. Para penguasa menurut mereka, lebih mementingkan pengusaha ketimbang rakyatnya. Itu karena kentalnya KKN yang menjadi penutup mata para pejabat dan anggota dewan di daerahnya.

Romlahwati dari PPSW Pusat, ketika diminta tanggapannya atas ketidakhadiran anggota DPRD Karawang dari komisi A, yang diketuai Amandusjuang mengatakan, anggota dewan Karawang, lebih senang "didemo", ketimbang diajak bertukarpikiran oleh rakyatnya. Hal senada juga diungkapkan Nyonya Yani, dari Lemahabang Wadas, anggota dewan sekarang ini telah lalai dan sangat perlu disikapi secara serius oleh partai yang mendudukan di legislatif. Sementara, kepala Bidang Sosial Asda II, Muh Syah yang datang menjelang berakhirnya acara dialog itu, tidak dapat membawakan paparannya dan sangat disesalkan para peserta. "Aneh kok para undangan dari dewan dan Pemda datang selalu terlambat. Bagaimana mereka akan melaksanakan Otda dengan baik jika sikap kedisplinan mereka seperti itu," tanya para peserta. Asepbadru/mam.