Pelaksanaan Otda Dipertanyakan Kaum Perempuan

Kabupaten Pandeglang Akan Jadi Sentra Pertanian

Pandeglang. Sejumlah perempuan dari berbagai tempat di Pandeglang mempertanyakan pelaksanaan otonomi daerah (otda) yang akan diberlakukan di daerahnya. Salah satunya, pertanyaan itu berkaitan dengan keberadaan wanita setelah diberlakukannya otda dan bagaimana rencana konkrit pemda dalam memberdayaan wanita di Pandeglang. Pertanyaan itu muncul, kemarin di Gedung Wanita pada acara Dialog Kebijakan Peran Serta Masyarakat Dalam menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah, yang dilaksanakan LSM PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanila).

Ati, wakil dari wanita Cibaliung. misalnya, mempertanyakan kebera­daan kaumnya setelah otda diber­lakukan. Hal yang sama dikatakan Nuraini. la mempertanyakan langkah konkrit apa yang akan dilak­sanakan setelah otda diberlakukan, terutama dalam masalah pemberdayaan ekonomi rakyat.

Adanya sejumlah pertanyaan dari kaum perempuan yang timbul setelah otda diberlakukan, menurut narasumber HM. Acang adalah hal yang wajar. "Karena, mungkin sosialisasi dari pelaksanaan otda ini memang baru pada tingkat elit tertentu, belum pada tingkat bawah masyarakat umum," jelas Acang.

Lebih jauh Acang yang juga anggota dewan dari Fraksi Golkar ini menjelaskan bahwa setelah otda diberlakukan, sebenarnya tinggal kepercayaan pemerintah pusat untuk melibatkan SDM daerah. "Tetapi, sudah siapkah SDM daerah terutama para wanita menerima wewenang dari pusat kekuasaan tersebut," katanya sambil bertanya.

Begitu pula dengan masalah KKN, menurutnya setelah otda diber­lakukan akan menjadi berkurang, bukan habis. "Misalnya, ketika daerah rneminta hantuan dana untuk pembangunan kepada pemerintah pusat, tidak lagi melalui provinsi, sehingga birokrasi menjadi berkurang," papar Acang yang ikut mencalonkan diri sebagai wakil bupati periode 2000-2005 ini. Karena itu, lanjutnya, peran serta legislatif akan meningkat, dan ketika eksekutif mengajukan bantuan akan didamping pihak legislatif dan juga Bappeda.

Dikatakan pula, diharapkan Pandeglang akan menjadi sumber perekonomian daerah Banten setelah menjadi provinsi. Terutama, sejum­lah daerah Banten akan memerlukan keperluan dalam hal pangan. "Un­tuk itu, langkah prioritas yang akan dikembangkan di Pandeglang adalah pembangunan sentra perekonomian masalah buah-buahan, sayur-mayur dan beras. Tentu saja, keterlibatan perempuan dalam bidang ini menjadi sangat besar," jelasnya. Tetapi, itu tadi seperti yang ia katakan sebelumnya, siapkah SDM wanita menyikapi hal ini.

Sebelumnya, Ratu Viva Saptarina yang juga pembimbing wilayah PPSW menjelaskan, PPSW adalah Organisasi Non Pemerintah (Ornop) atau LSM perempuan yang berkedudukan di Jakarta dan didirikan tahun 1986. LSM ini mernpunyai visi pemberdayaan perem­puan dalam rangka ikut menciptakan tatanan masyarakat yang Iebih adil dan demokratis. "Selain itu, uniuk menunjang proses pengorganisasian dilakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan, penelitian, seminar dan publikasi," katanya, sambil menjelaskan pro­gram yang akan dikembangkan masalah sosial ekonomi, kesehatan reproduksi, pekerja migrant dan pendidikan politik serta kredit mikro.(HB-3)