Kertas Kerja Pengorganisasian Masyarakat – PPSW

Latar Belakang

PPSW yang didirikan pada tahun 1986 mempunyai tujuan pemberdayaan perempuan dalam rangka ikut menciptakan tatanan sosial masyarakat yang lebih adil.  Untuk mencapai tujuan ini PPSW memilih sektor ekonomi sebagai pintu masuk.  Berbagai kegiatan telah dilaksanakan selama kurun waktu lebih dari sepuluh tahun seperti pendampingan pada kelompok-kelompok perempuan, pelatihan-pelatihan baik yang berkaitan langsung dengan pengembangan ekonomi maupun pengembangan kepemimpinan dan diri perempuan, lokakarya, dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya.  Dalam hal ini PPSW sudah  bekerja secara intensif di 6 provinsi di Indonesia, meliputi  15 Kabupaten, dan 69 desa.

Refleksi yang dilakukan secara sadar dan rutin telah memberikan kesempatan kepada PPSW untuk melihat secara kritis pencapaian tujuan dengan upaya praktis yang telah dilakukan selama ini.  Secara jujur diakui bahwa sebagian besar kegiatan yang dilakukan PPSW selama ini memang lebih terfokus pada kegiatan ekonomi  dan kurang dikaitkan dengan proses perubahan sosial yang ingin dicapai sesuai dengan visi PPSW.  Selain itu pendekatan ekslusif pada hanya kelompok-kelompok perempuan, menyebabkan pergerakan yang dilakukan terasa lamban dan kurang berdampak luas pada masyarakat sekitar  wilayah dampingan.

Sementara itu, situasi mikro dan makro di Indonesia saat ini berubah secara drastis dan sangat cepat.  Krisis ekonomi  telah memicu terjadinya  upaya reformasi total secara nasional.  Posisi dan kondisi pemerintahan transisi yang lemah saat ini tentunya memberikan peluang dan kesempatan luas bagi setiap individu untuk mewujudkan dan melakukan upaya perubahan kearah yang lebih baik yang dicita-citakan selama ini.

Kelompok-kelompok masyarakat dibasis—seperti kelompok-kelompok perempuan yang didampingi PPSW– yang selama ini menjadi objek dan merasakan dampak negatif dari proses  dan pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh agen pembangunan  merupakan potensi yang besar untuk menjadi agen dan pelaku  reformasi total dinegara ini.  Oleh karena itu, PPSW selaku fasilitator kelompok-kelompok seperti ini harus mampu memanfaatkan momentum saat ini.

Dengan pendekatan yang “terbatas” seperti dilakukan selama ini, akan sulit bagi PPSW untuk memfasilitasi kelompok-kelompok basis kearah tersebut.   Pendekatan  yang lebih komprehensif yang meliputi pendekatan sosial, politik, ekonomi dan budaya harus diupayakan.   Dalam rangka mewujudkan hal ini, perlu dilakukan perubahan strategi baik di tingkat organisasi  PPSW maupun dalam proses fasilitasi pada kelompok-kelompok basis.

Berikut ini adalah kertas kerja yang berisi strategi mendasar yang harus diterapkan PPSW dalam mengembangkan organisasi dan memfasilitasi kelompok basis.  Kertas kerja ini ditulis berdasarkan hasil refleksi dan diskusi yang dilakukan dua tahap yaitu pada bulan Februari dan bulan Juli 1998.


Visi

Visi PPSW adalah pemberdayaan masyarakat marjinal khususnya perempuan  dalam rangka ikut menciptakan tatanan sosial masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

Misi

  • Pengorganisasian masyarakat marjinal khususnya perempuan
  • Memfasilitasi tumbuh kembangnya kesadaran kritis masyarakat marjinal sehingga mampu memperjuangkan hak-haknya.
  • Mengembangkan kelembagaan dan kepemimpinan–khususnya bagi perempuan–yang berbasis dimasyarakat
  • Memfasilitasi berkembangnya usaha ekonomi rakyat. 


Masalah-masalah (Isyu)

Masalah-masalah atau isyue yang ditangani berkaitan dengan persoalan yang dihadapi masyarakat marjinal secara umum dan kaum perempuan secara khusus.  Masalah-masalah tersebut antara lain:

  • Ketidak adilan gender
  • Ekonomi
  • Pekerja migran (TKW)
  • Kesehatan reproduksi
  • Pendidikan 
  • Pencemaran lingkungan
  • Hak Azasi Manusia – Hak Azasi Perempuan
  • Penggusuran

 


Kegiatan-kegiatan

Masalah-masalah yang dihadapi akan diatasi dengan pengorganisasian masyarakat melalui  kegiatan seperti diuraikan di bawah ini:

  • Pengembangan kegiatan simpan pinjam dan Lembaga Keuangan
  • Pengembangan usaha-usaha mikro dan industri rumah tangga
  • Pertemuan kelompok-kelompok basis untuk membahas masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat guna diselesaikan secara bersama
  • Pendampingan  pada kelompok-kelompok basis dan masyarakat marjinal
  • Kunjungan lapang pada kelompok-kelompok basis dan masyarakat marjinal
  • Pelatihan-pelatihan dan study banding sesuai dengan kebutuhan masyarakat
  • Pengembangan forum komunikasi antar kelompok-kelompok basis
  • Memfasilitasi pendidikan formal dan informal pada kelompok-kelompok basis dan masyarakat marjinal.


Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan diatas beberapa prinsip dasar akan diterapkan seperti:

  • Membentuk kelompok-kelompok kerja di masyarakat
  • Merencanakan, Melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan secara partisipatif
  • Memfungsikan secara optimal pengurus dan anggota kelompok basis
  • Memberikan kebebasan secara penuh kepada kelompok dan masyarakat untuk menentukan dan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan dan kondisi yang ada
  • Memastikan bahwa kaum perempuan dan kelompok-kelompok  masyarakat marjinal lainnya memperoleh manfaat langsung dan terlibat dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan
  • Melibatkan seoptimal mungkin kelembagaan tradisional, tokoh-tokoh masyarakat dan agama serta masyarakat luas diwilayah tersebut
  • Memfasilitasi sebanyak mungkin tumbuh dan berkembangnya pemimpin-pemimpin perempuan dalam masyarakat

 

Metodologi dan Media

Seluruh kegiatan akan dilaksanakan dengan mempergunakan metode dan media kreatif  yang memungkinkan partisipasi optimal dari masyarakat seperti:

  • Mapping
  • Metaplan
  • Penggunaan foto-foto dan gambar-gambar
  • Audio Visual  (AVA)
  • Bermain peran
  • Puisi dan lagu
  • Ceramah
  • Simulasi
  • Permainan-permainan
  • Menggambar
  • Dll.

 

Siatem dan Langkah Kerja

Perubahan dilakukan secara bertahap pada dua tingkatan secara paralel yaitu di tingkat  PPSW dan ditingkat kelompok basis.

Di Tingkat Lembaga PPSW

Struktur dan mekanisme organisasi disesuaikan dengan kebutuhan yaitu dengan cara: 

  • Membentuk tim koordinasi  yang dipimpin oleh seorang koordinator.  Seluruh anggota tim koordinasi akan berbagi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan  PPSW dan kelompok basis. 
  • Membentuk tim kerja di wilayah-wilayah dampingan PPSW selama ini yang terdiri dari pendamping lapang dan pemimpin kelompok. 
  • Membentuk  dan mengoptimalkan fungsi tim pendukung kegiatan lapang  yang selama ini  umumnya menangani administrasi dan keuangan lembaga.


Tim Koordinasi

Tim koordinasi dipimpin oleh seorang koordinator yang menjadi penanggung jawab penuh seluruh kegiatan PPSW dan proses fasilitasi pada kelompok basis.   Koordinator  tim dipilih secara langsung dan musyawarah oleh seluruh personil di PPSW untuk masa tugas terbatas. Koordinator harus dijabat secara bergilir antar seluruh anggota tim guna memacu tumbuh dan berkembangnya seluruh anggota tim secara merata.

Anggota tim koordinasi berbagi tugas dalam hal:

  • Menangani masalah internal lembaga; kerja sama tim, supervisi pengelolaan administrasi dan keuangan
  • Fasilitasi langsung kelompok-kelompok basis bersama pendamping lapang dalam kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, pertemuan–pertemuan dan lainnya.
  • Memfasilitasi dan mengkoordinir tim kerja wilayah dalam melaksanakan pendampingan di kelompok basis.
  • Memikirkan strategi dan metodologi dalam bekerja bersama kelompok basis guna mencapai tujuan.
  • Memfasilitasi pendanaan kegiatan-kegiatan di kelompok basis dengan cara berhubungan dengan lembaga donor, menuliskan proposal, dan menuliskan laporan kegiatan.
  • Mempersiapkan dan menyusun strategi untuk menumbuhkan pemimpin-pemimpin perempuan di tingkat masyarakat yang mampu melakukan pengorganisasian guna mengalihkan fungsi dan peran pendamping lapang


Tim Kerja Wilayah

  • Melakukan pendampingan rutin di tingkat basis
  • Memastikan terjadinya proses transformasi tugas, peran, dan tanggungjawab kepada pemimpin-pemimpin kelompok di tingkat basis.
  • Bersama tim koordinasi  melakukan fasilitasi bagi kelompok-kelompok basis dalam berbagai kegiatan seperti pelatihan dan pertemuan-pertemuan

 

Tim Pendukung 

  • Membantu tim koordinasi dan tim kerja wilayah dalam pengelolaan administrasi dan keuangan dan memfasilitasi kegiatan  kelompok basis.
  • Membantu tim koordinasi dan tim kerja wilayah dalam pengadaan media-media untuk kegiatan pengorganisasian masyarakat
  • Melakukan pendokumentasian kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mengelola hasil dokumentasi tersebut
  • Mengelola fasilitasi pengadaan dana bantuan kredit mikro bagi usaha masyarakat


Di Tingkat Basis

  • Mensosialisasikan visi dan sistem kerja PPSW
  • Mengefektifkan kapasitas dan kepemimpinan yang telah ada di kelompok untuk melakukan aktivitas di masyarakat
  • Mengidentifikasi calon-calon pengorganisasi masyarakat yang ada dikelompok maupun di wilayah secara umum
  • Memfasilitasi pembentukan forum komunikasi antar kelompok-kelompok berdasarkan wilayah maupun secara nasional
  • Mempersiapkan dan menfasilitasi pengurus-pengurus kelompok dan calon-calon potensial lainnya agar  bisa menjadi pengorganisir masyarakat dan mengambil alih peran pendamping lapang


Komponen-Komponen yang ada di Kelompok Basis:

  • Kelompok Masyarakat (KoMas). Merupakan kelompok-kelompok inti yang ada di masyarakat baik yang pembentukannya difasilitasi oleh PPSW maupun yang secara tradisional sudah ada dalam masyarakat.
  • Kelompok Pengembang Swadaya (KPS)Merupakan unit kelompok di masyarakat yang melakukan kegiatan simpan pinjam untuk pengadaan dana bagi usaha anggota maupun bagi kegiatan lainnya.  Embrio KPS adalah KPS-KPS perempuan dan campuran yang sudah difasilitasi oleh PPSW selama ini dan dapat diperluas keanggotaannya.
  • Pemimpin Kelompok (PK)Pengurus-pengurus kelompok yang sudah ada baik pengurus KPS maupun pemimpin KoMas yang biasa juga dikenal dengan Tokoh Masyarakat (ToMas) dan Tokoh Agama (ToGa)
  • Forum Wilayah (ForWil). Pertemuan kelompok-kelompok disatu wilayah dalam rangka tukar pengalaman, penyusunan strategi pemecahan masalah bersama, dan penggalangan kekuatan kelompok basis di wilayah tersebut.  Forum bukanlah organisasi formal melainkan hanya media pertemuan yang sifatnya non-formal dan sesuai kebutuhan.
  • Forum Nasional (ForNas). Pertemuan kelompok-kelompok diseluruh wilayah dampingan PPSW secara nasional dalam rangka tukar pengalaman, penyusunan strategi pemecahan masalah bersama, dan penggalangan kekuatan secara lebih luas.  Forum nasional bersifat non-formal dan tidak terstruktur, dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

 

 


Contoh kasus operasionalisasi Kertas Kerja ini:

A.  Wilayah yang sudah ada KPS atau KWPS

  • Pendamping Lapang (TPL) dan anngota Tim Koordinasi (KORTIM) mengidentifikasi calon-calon pengorganisasi masyarakat (CO) lokal dari kalangan anggota dan pengurus  KPS/KWPS yang sudah terbentuk, tokoh masyarakat atau tokoh agama, dan tokoh pemuda.
  • TPL melakukan pendekatan individu secara rutin terhadap orang-orang yang telah teridentifikasi guna mencoba mengenal dan membangun rasa saling percaya.
  • TPL bersama anggota tim Koordinasi (KORTIM) memfasilitasi proses ANSOS wilayah tersebut dimana pesertanya adalah orang-orang hasil identifikasi diatas.
  • TPL menindak-lanjuti hasil ANSOS menjadi rencana kerja konkrit yang akan dilaksanakan.
  • TPL bersama calon CO lokal mensosialisasikan hasil ANSOS dan rencana kerjanya kepada masyarakat luas baik melalui  pertemuan formal maupun melalui kunjungan non-formal.
  • TPL mengamati dengan cermat dari sejumlah calon tersebut yang benar-benar potensial dan punya kemauan untuk dilatih.
  • TPL dan anggota KORTIM memfasilitasi pelatihan CO lokal bagi calon-calon terpilih.  Disetiap akhir pelatihan tersebut CO lokal akan membuat rencana konkrit yang akan dievaluasi setiap enam bulan ketika pelatihan lanjutan dilakukan.
  • TPL membantu CO lokal membentuk tim-tim kerja wilayah berdasarkan rencana kerja yang dibuat.
  • TPL mendampingi CO lokal dalam proses pelaksanaan rencana tersebut di lapang.
  • TPL dan anggota KORTIM membantu CO lokal memfasilitasi masyarakat pada pelatihan-pelatihan atau lokakarya sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat serta dana yang dimiliki lembaga dan masyarakat.
  • TPL dan anggota KORTIM membantu CO lokal berhubungan dengan lembaga-lembaga terkait yang dibutuhkan dalam rangka pemecahan masalah masyarakat.
  • TPL setahap demi setahap mengalihkan fungsi-fungsinya pada CO lokal 


B.  
Wilayah Baru

  • TPL dan anggota KORTIM melakukan survey awal  ke lokasi-lokasi  dimana PPSW ingin bekerja.  Dalam proses survey dilakukan identifikasi terhadap masalah, potensi, kondisi masyarakat, orang-orang berpengaruh, calon CO potensia dan sebagainya (ANSOS).
  • Tim survey membangun kontak-kontak awal  dengan masyarakat setempat.  Jika hubungan baik dan kepercayaan telah terjalin, tim kemudian memfasilitasi masyarakat untuk melakukan ANSOS.
  • Proses selanjutnya hampir sama dengan diatas.  Dalam hal ini dapat dibentuk kelompok-kelompok kerja yang terbentuk dapat terdiri kelompok ekonomi seperti konsep KPS/KWPS yang selama ini dilakukan, dan kelompok pemuda, dan sebagainya—sesuai kebutuhan dan masalah yang dihadapi.